BPK Ungkap 14.501 Permasalahan Keuangan Negara Senilai Rp8,37 Triliun

Selasa, 07 Desember 2021 - 12:56 WIB
loading...
BPK Ungkap 14.501 Permasalahan Keuangan Negara Senilai Rp8,37 Triliun
BPK mengungkap sebanyak 14.501 permasalahan terkait keuangan negara senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I 2021. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) mengungkap sebanyak 14.501 permasalahan terkait keuangan negara senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I 2021.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, permasalahan tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun. Selanjutnya, 372 permasalahan ketidak efektifan senilai Rp113,13 miliar.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Garuda Indonesia, BPK Diminta Audit Forensik Pengadaan Pesawat

"Atas permasalahan tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan pada saat pemeriksaan sebesar Rp967,08 miliar (11,7%) di antaranya Rp656,46 miliar merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan Badan lainnya. Selain itu, terdapat 2.738 permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi," papar Agung dalam keterangan resmi, Selasa (7/12/2021).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) tahun 2021 merupakan ringkasan dari 673 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, 39 LHP kinerja, dan 20 LHP dengan tujuan tertentu.

Pada semester I 2021, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2020, 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020, 30 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2020, 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, serta 4 LK Badan Lainnya Tahun 2020.

Baca Juga: 15 Pemain Sepak Bola Bangkrut, No 5 dan 7 Bela Persib dan Persebaya

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP LKKL dan LK BUN tahun 2020 sebesar 98% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 91%.

"Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperoleh Kementerian Sosial serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 seluruhnya memperoleh opini WTP," jelasnya.
(fai)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1789 seconds (11.97#12.26)