Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Digadang Mampu Kurangi Beban Masyarakat

Cyril juga memaparkan terkait kondisi perekonomian Indonesia saat pandemi, di mana perubahan kondisi perekonomian mengharuskan adanya negosiasi dengan pihak investor mengenai bagaimana valuasi aset dilakukan pada situasi sekarang sehingga transaksi akan lebih mudah terjadi. Harapannya, perekonomian di tahun 2022 dapat tumbuh yang ditandai dengan kondisi perekonomian tahun 2021 kuartal keempat yang baik.

Dari sektor fiskal, pemaparan disampaikan oleh Ferry Irawan selaku Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Perekonomian. Ferry menuturkan bahwa dalam proses pemulihan ekonomi terdapat beberapa tantangan global yang dihadapi, yaitu kenaikan harga komoditas, kenaikan inflasi global, dan kenaikan kasus Covid-19 beserta variannya.

Penggunaan APBN dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 di Indonesia berada di posisi yang moderat dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari defisit APBN Indonesia yang biasanya berada di bawah 2,5 persen kini meningkat menjadi 6 persen.

Selain itu, tingkat utang Indonesia masih lebih kecil berdasarkan persentase utang terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada kuartal keempat, pertumbuhan Indonesia berhasil mencapai target pemerintah sebesar 5,02 persen.

Terdapat pokok kebijakan APBN pada tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang terdiri atas akselerasi penanganan Covid-19, menjaga perlindungan sosial dukungan terhadap UMKM dan usaha, reformasi struktural, reformasi fiskal, serta konsolidasi fiskal.

Sesi subtema kemudian diakhiri dengan pembahasan sektor moneter oleh Inka Yusgiantoro selaku Kepala Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan OJK. Beliau memaparkan bahwa pandemi yang masih terjadi saat ini memengaruhi tingkah laku dan preferensi masyarakat dalam bertransaksi menjadi terdigitalisasi.

Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening (unbanked) akibat kurangnya fasilitas bank di sekitar tempat tinggal mereka. Mayoritas masyarakat Indonesia masih belum menabung di bank dan hanya menyimpan uangnya di rumah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat inklusi keuangan belum sempurna walaupun tingkat literasi keuangan mengalami peningkatan.

Secara umum, negara Emerging Market and Developing Economies (EMDE) mengalami peningkatan digitalisasi produk dan jasa keuangan. Menurut Inka, UMKM merupakan kunci bagi keberhasilan digitalisasi dan inklusi keuangan.

Meskipun OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait keuangan digital, keberhasilan transformasi digital sangat memerlukan adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Terakhir, Inka berpesan bahwa masyarakat harus berhati-hati dengan aset digital yang sedang marak saat ini agar tidak tertipu, serta perlu adanya transparansi dari penjual produk keuangan kepada pelanggan.