Potensi Ekonomi Digital Capai Rp4.500 Triliun, Tapi Pekerjaan Rumah Masih Banyak

Dari 83.218 desa/kelurahan, sebanyak 12.548 desa/kelurahan berada di area blankspot alias tidak ada akses internet. Karena itu pemerintah telah melakukan pembenahan. Dari sebanyak 12.548 desa/kelurahan, ada 9.113 desa/kelurahan yang terletak di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) yang dikerjakan oleh Bakti Kominfo, sedangkan sisanya 3.435 desa/kelurahan daerah non-3T dilakukan operator seluler.

"Untuk memperluas jangkauan internet untuk dapat lebih terjangkau, kementerian mencari setiap solusi dan opsi yang memungkinkan termasuk dalam membangun kemitraan dan berkolaborasi dengan pihak ketiga," ujar Menkominfo Johnny G Plate.

Di sisi lain, terungkap fakta bahwa hingga saat ini penetrasi internet di Indonesia masih kalah jauh dengan negara ASEAN lainnya. Tercatat Indonesia masih 64% atau di bawah Singapura yang telah mencapai 88%, Malaysia 85%, Thailand 75%, dan Vietnam 70%.

Tak hanya itu, kecepatan internet mobile Indonesia juga masih lemah yakni rata-rata 13,83 Mbps, jauh tertinggal dengan Malaysia 23,8 Mbps, Thailand 25,9 Mbps, dan Vietnam 30,39 Mbps.

Padahal, seperti dipaparkan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia begitu besar seiring dengan pengguna telepon genggam aktif sebanyak 355 juta pada 2019 dan tahun ini mencapai 370 juta. Sedangkan untuk pengguna internet, pada 2019 sebanyak 150 juta dan kemudian naik di tahun berikutnya 202 juta. Tahun ini sudah mencapai 204 juta pengguna internet.

“Ini gambaran potensi pasar digital di Indonesia. Para pengguna internet cukup tinggi dengan pasar yang besar, jumlah penduduk kelas menengah yang tinggi dan penggunaan internet tinggi,” ujarnya.

"Ini sekaligus menggambarkan prospek bisnis digital Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara, bahkan mungkin di Asia," tandas Piter Abdullah.

Kondisi ini menjadi peluang dan tantangan Indonesia dalam pengembangan ekonomi digital untuk semakin maju lagi. Tantangan memang harus diselesaikan, tetapi sekaligus menjadi peluang karena ketika pemerintah mampu menyelesaikannya maka semua potensi akan lebih terbuka dan besar.

Salah satu langkah untuk meningkatkan akses internet ke publik, pemerintah tidak cukup hanya mendukung kemudahan konsolidasi antar-operator. Pemerintah juga harus mengkaji regulasi yang sudah tidak keekonomian di masa kini.

Misalnya, saat operator melakukan pembangunan menara atau menarik kabel maka akan muncul beban-beban yang diberikan pemerintah, khusus oleh pemerintah daerah. Mulai dari PNBP, iuran membangun menara, hingga proses menarik kabel yang banyak sekali iuran yang ditanggung operator.