Pajak Karbon Jadi Isu Prioritas Forum G20 di Yogyakarta

JAKARTA - Pemerintah akan mengimplementasikan pajak karbon secara penuh baik melalui pembelian barang maupun aktivitas yang menghasilkan emisi karbon mulai 2025. Waktu tiga tahun agar dipakai untuk mempersiapkan ini dengan matang.

Tahun 2022, Indonesia memasuki babak baru era pajak karbon, terhitung mulai tanggal 1 April 2022. Tahap awal, pajak tersebut akan dikenakan kepada perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dengan tarif Rp30.000 atau sekitar USD2,09 per ton emisi karbon dioksida ekuivalen (tCO2e).

Baca Juga: Indonesia Ajak Negara-negara G20 Kejar Target Net Zero Emission 2060

Instrumen regulasi telah disiapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni 29 Oktober 2021.

Upaya itu diambil untuk mencapai target Nationally Determined contribution (NDC), di antaranya adalah menggunakan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) yang terdiri dari instrumen perdagangan ataupun nonperdagangan. Instrumen nonperdagangan di antaranya adalah pengenaan pajak karbon.

Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian NDC Indonesia. Pajak karbon yang diterapkan Indonesia menjadi isu prioritas Pertemuan G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustanability Working Group (1st G20 EDM-CSWG) di Yogyakarta pada 21-24 Maret 2022