Soal Risiko BPA, Negara Tidak Boleh Tunduk dari Industri

Tulus mengatakan bahwa YLKI telah melayangkan surat ke BPOM, mendesak lembaga untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait pelabelan risiko BPA. "Harus diakui, yang punya kompetensi dalam soal risiko BPA hanya BPOM. Kalau BPOM ciut, bagaimana nasib konsumen," tandas dia.

Tulus juga menyesalkan industri yang masih gagal menangkap niat baik pemerintah, khususnya BPOM terkait rancangan peraturan pelabelan risiko BPA. "Mereka masih melihat regulasi baru sebagai cost center, dianggap sebagai beban usaha," kata dia.

Sementara itu, ahli polimer dari Balai Teknologi Polimer Chandra Liza menilai ada risiko tersendiri bila level migrasi BPA yang telah ditetapkan BPOM tidak dipatuhi oleh industri air kemasan. "Kuncinya ada pada pengawasan," katanya.



Selain itu, menurut Liza, perlu pula ada edukasi yang menyeluruh atas kalangan penjual air kemasan galon terkait risiko peluluhan BPA akibat pemajangan, penyimpanan dan distribusi galon yang serampangan. "Pemajangan produk galon yang tidak baik bisa mengakibatkan proses migrasi BPA menjadi lebih cepat," katanya.

Sebagai informasi, draft peraturan BPOM dipublikasikan ke khalayak luas sejak November 2021. Produsen galon yang menggunakan kemasan plastik keras polikarbonat wajib mulai mencantumkan label Berpotensi Mengandung BPA dalam kurun tiga tahun sejak peraturan disahkan. Sementara itu, produsen yang menggunakan kemasan selain plastik polikarbonat diizinkan memasang label Bebas BPA.