Pandemi Terkendali, Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di Sulsel Meningkat

MAKASSAR - Pelonggaran sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyusul melandainya laju penularan Covid-19 turut berdampak pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) Sulsel, Ekka S Sukadana mengatakan, penurunan kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi diharapkan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulsel.

“Kondisi penurunan dari penyebaran Covid-19 dan peningkatan vaksinasi ini bisa terlihat dari upaya pemerintah dalam pemaksimalan vaksinasi. Sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap bisa kita pertahankan di tahun 2021 hingga 2022,” paparnya.



Menurut dia, peningkatan mobilisasi menjadi acuan peningkatan ke depan dan tentunya level pergerakan ini harus dijaga. Menurunnya kasus Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Indeks Keyakinan Konsumen.

Lanjut Ekka, mobilisasi masyarakat sempat menurun, namun kembali naik dengan cepat sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, dan juga pergerakan di tempat kerja sempat mengalami menurun di akhir Februari namun kembali naik pada bulan Maret.

"Tentu kita harapkan kondisi ini semakin membaik sehingga pendapatan negara semakin membaik dan perekonomian kembali normal," imbuhnya.

Meski demikian, terdapat risiko global karena ancaman geopolitik dan perang yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina, di mana hal itu berpengaruh pada kenaikan harga pangan dan energi.

Hal ini mengakibatkan pada respons pengerakan kebijakan moneter yang berpengaruh pada volatilitas arus modal, nilai tukar dan sektor keuntungan sehingga melemahkan pemulihan ekonomi global.

Alhasil, normalisasi kebijakan moneter The Fed dan konflik Rusia Ukraina berdampak pada APBN melihat kenaikan komoditas serta kenaikan cost of fund.



Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel (DJPb Sulsel), Syaiful menambahkan, dari sisi indeks belanja negara menunjukkan kinerja yang baik melihat Pagu yang disiapkan sebesar Rp48,34 triliun terealisasi sebesar Rp5,75 triliun atau mencapai indeks 11,90 persen.

Sedangkan untuk belanja pemerintah pusat utamanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan pengadaan jalan, jaringan, irigasi serta pembayaran bantuan sosial dengan Pagu Rp18,85 triliun mampu terealisasi Rp1,44 triliun atau sebesar 7,65 persen.

Sedangkan Dana Desa, guna peningkatan alokasi umum dalam rangka kompensasi operasional penanganan Covid-19 hanya terealisasi Rp4,31 triliun atau sebesar 14,61 persen dari jumlah Pagu Rp29,49 triliun.

"Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), pelaksanaan berbagai program pada Satker dan Program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dialokasikan di DIPA Satker," pungkas Syaiful.