Triwulan I 2022, Realisasi Belanja Negara di Sulsel Mencapai Rp9,83 Triliun

MAKASSAR - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus didorong agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Syaiful menguraikan, pada triwulan pertama tahun 2022, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp9,83 triliun atau 20,18 persen dari Pagu senilai Rp48,72 triliun.

Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2,79 triliun atau 14,51 persen dari Pagu sebesar Rp19,22 triliun. "Terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker Kementerian/Lembaga, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial," urai Syaiful.



Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar Rp7,04 triliun atau 23,87 persen dari Pagu senilai Rp29,49 triliun. Salah satu kebijakannya adalah peningkatan alokasi dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka kompensasi operasional penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI.

Belanja pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Hingga 31 Maret 2022, realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.663,69 miliar.

"Pembayaran belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan," kata Syaiful.

Pembayaran belanja pegawai diperuntukkan bagi 76,5 ribu ASN, TNI/Polri dan 40 PPPK pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, realisasi Belanja Barang menunjukkan tren positif dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang mencapai Rp893,73 miliar (per 31 Maret 2022). Utamanya untuk penunjang operasional perkantoran, baik itu operasional dan non operasional, belanja jasa, serta belanja perjalanan dinas negeri, lalu belanja pemeliharaan gedung bangunan, peralatan dan mesin serta pemeliharaan aset lainnya.

Belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas. Belanja Modal terealisasi Rp210,46 miliar, antara lain peralatan dan mesin sebesar Rp44,32 miliar, Gedung dan Bangunan sebesar Rp23,23 miliar dan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp128,62 miliar. Realisasi anggaran belanja bantuan sosial terutama untuk mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah.

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sampai Maret 2022 sebesar Rp22,0 miliar utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.



Untuk realisasi penyaluran PC-PEN di Sulawesi Selatan, untuk program Keluarga Harapan telah disalurkan kepada 366.757 KPM dengan jumlah penyaluran Rp290,37 miliar, untuk program Sembako telah disalurkan kepada 208.828 KPM dan jumlah yang disalurkan sebesar Rp375,89 miliar, serta Program BLT Tunai Regional Sulawesi telah disalurkan kepada 96.287 KPM dengan jumlah penyaluran Rp396,24 miliar.

Lanjut Syaiful, realisasi Pendapatan APBD Sulsel sampai 31 Maret 2022 sebesar Rp7,89 triliun, didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp7,04 triliun. "Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulsel," sebutnya.

Sedangkan, realisasi Belanja APBD Sulsel sampai 31 Maret 2022 sebesar Rp3,44 triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp2,48 triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp504,4 miliar. "Hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional," sambung Syaiful.

Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,69 triliun atau 88 persen digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah). Penyaluran Dana Desa mencapai Rp290,95 miliar atau 13,74 persen (40 persen alokasi pagu digunakan untuk BLT), Kabupaten Barru dan Sidrap sampai dengan triwulan I telah 100 persen menyalurkan Tahap I dan BLT.

Secara nominal, penyaluran TKDD triwulan I 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, sedangkan secara prosentase dari pagu/alokasi penyaluran TKDD Triwulan I 2022 lebih baik.
Penyaluran TKDD sampai 31 Maret 2022 sebesar 23,87 persen terhadap total Alokasi TKDD 2022 berdasarkan Pagu awal (Perpres 104), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar 23,36 persen.

"Penyaluran DBH lebih rendah karena pada bulan Maret 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH. Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan persyaratan," urai Syaiful.



DAK Fisik belum terdapat penyaluran karena Pemda belum menandatangani kontrak sebagai syarat salur Tahap I dan Jukops bidang infrastruktur (jalan, air, minum, irigasi, sanitasi dan permukiman) masih dalam proses penetapan. Penyaluran DAK Nonfisik turun karena perlambatan penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus.

Penyaluran Dana Desa lebih rendah karena penetapan APBDes oleh Pemda dan proses penetapan KPM penerima BLT Desa oleh pemerintah desa. Kinerja perpajakan daerah APBD 2022 masih rendah sehingga perlu terus dioptimalkan.

Menurut Syaiful, Pemda masih perlu terus didorong untuk mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki agar ketergantungan terhadap TKDD dapat dikurangi. "Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong daerah mengoptimalkan PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (local taxing power) melalui pelaksanaan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD," kata Syaiful.