Mafia Bibit Rugikan Petani, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
loading...
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Perkara mafia bibit yang diungkap oleh Menteri BUMN Erick Thohir dilatarbelakangi pengalaman sejumlah perusahaan pelat merah di sektor pangan. Dari pengalaman ini, ditemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, bibit-bibit bersertifikat palsu yang didapati tersebut menimbulkan kerugian berarti bagi petani dan komoditas yang dihasilkan. Bahkan, Arya menilai ini akan berdampak pada bisnis BUMN di sektor pangan.
"Ini sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka, dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," ungkap Arya kepada wartawan, Senin (25/4/2022).
Kondisi inilah, lanjut Arya, membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk menyinkronisasi data dan teknis dengan Kementrian Pertanian (Kementan). Langkah ini diharapkan mampu pembenahan persoalan di sektor pangan tersebut
"BUMN-BUMN yang memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data," paparnya.
Arya menjelaskan sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementerian Pertanian penting dilakukan, lantaran sektor ini juga menjadi fokus pengerjaan BUMN di sektor pangan.
Tak hanya itu, kerja sama juga terkait dengan pengadaan bibit karena bibit pertanian menjadi faktor utama mendapatkan hasil pertanian yang baik.
Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit penting untuk pengembangan perkebunan.
Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, bibit-bibit bersertifikat palsu yang didapati tersebut menimbulkan kerugian berarti bagi petani dan komoditas yang dihasilkan. Bahkan, Arya menilai ini akan berdampak pada bisnis BUMN di sektor pangan.
"Ini sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka, dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," ungkap Arya kepada wartawan, Senin (25/4/2022).
Kondisi inilah, lanjut Arya, membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk menyinkronisasi data dan teknis dengan Kementrian Pertanian (Kementan). Langkah ini diharapkan mampu pembenahan persoalan di sektor pangan tersebut
"BUMN-BUMN yang memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data," paparnya.
Arya menjelaskan sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementerian Pertanian penting dilakukan, lantaran sektor ini juga menjadi fokus pengerjaan BUMN di sektor pangan.
Tak hanya itu, kerja sama juga terkait dengan pengadaan bibit karena bibit pertanian menjadi faktor utama mendapatkan hasil pertanian yang baik.
Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit penting untuk pengembangan perkebunan.
Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.
Lihat Juga :
