PLN Kantongi Jaminan Pemerintah untuk Pinjaman Rp8,5 Triliun dari ADB

Jum'at, 20 Mei 2022 - 18:52 WIB
loading...
PLN Kantongi Jaminan Pemerintah untuk Pinjaman Rp8,5 Triliun dari ADB
Kemenkeu jamin pinjaman PLN ke ADB. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - PT PLN (Persero) mendapatkan jaminan pinjaman dari Kementerian Keuangan yang berkolaborasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk proyek penguatan kelistrikan di Jawa. Penjaminan pinjaman ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pendanaan dari Asian Development Bank ( ADB ) sebesar USD600 juta (Rp8,58 triliun/kurs Rp14.300) pada akhir 2021.

Baca juga: PLN Dukung Target 10 Ribu Bus Listrik di Jakarta

Pembiayaan ini merupakan salah satu program besar dari ADB dengan tajuk Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) yang bertujuan utama untuk mendukung keandalan kelistrikan dengan berprinsip keberlanjutan.

Penjaminan pinjaman tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB serta perjanjian pelaksanaan penjaminan (PPP) antara PLN dengan PII pada Kamis (19/5/2022) di auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, perjanjian ini menjadi bukti bahwa PLN tidak berjuang sendirian untuk menghadapi perubahan iklim. Adanya perjanjian penjaminan dari pemerintah ini maka dana investasi yang tersedia berbunga rendah, berbiaya rendah, risiko bisa dikelola dengan baik.

"Artinya apa? Kita mampu mengubah tantangan menjadi suatu opportunity dengan berkolaborasi dalam semangat kebersamaan," ujar Darmawan, dikutip Jumat (20/5/2022).





Pendanaan dari ADB tersebut akan digunakan PLN untuk tiga fokus utama. Pertama, memperkuat jaringan transmisi di Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah serta modernisasi infrastruktur kelistrikan.

Kedua, meningkatkan pemanfaatan clean energy, seperti solar PV dan proyek EBT potensial. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2111 seconds (11.252#12.26)