Bea Meterai Belanja Online Rp10 Ribu Picu Keresahan Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia
Jum'at, 17 Juni 2022 - 08:52 WIB
loading...
Pemerintah saat ini tengah berencana menerapkan bea meterai untuk term and condition (T&C) yang ada di berbagai platform digital, tak terkecuali e-commerce. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah berencana menerapkan bea meterai untuk term and condition (T&C) yang ada di berbagai platform digital, tak terkecuali e-commerce. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, biaya yang dikenakan sebesar Rp 10 ribu.
Baca Juga: Belanja Online Bakal Kena Tarif Meterai, Jika?
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan menilai, walaupun dapat dipahami sebagai langkah yang cukup rasional, kebijakan bea materai elektronik ini dapat menimbulkan keresahan bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia.
"Pengenaan bea materai elektronik atau e-materai untuk dokumen syarat dan ketentuan jangan sampai menghambat ekonomi digital . Menambah serangkaian pajak digital yang diberlakukan, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah," kata Pingkan lewat keterangan tertulisnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (17/6/2022).
Disebutnya yang pertama, perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan ini dengan informasi yang komprehensif, kepada para pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah. Sebab menurut Pingkan, sosialisasi yang memadai diperlukan supaya sejalan dengan upaya pemerintah dalam transformasi digital juga mencakup agenda digitalisasi ekonomi.
Baca Juga: Belanja Online Bakal Kena Tarif Meterai, Jika?
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan menilai, walaupun dapat dipahami sebagai langkah yang cukup rasional, kebijakan bea materai elektronik ini dapat menimbulkan keresahan bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia.
"Pengenaan bea materai elektronik atau e-materai untuk dokumen syarat dan ketentuan jangan sampai menghambat ekonomi digital . Menambah serangkaian pajak digital yang diberlakukan, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah," kata Pingkan lewat keterangan tertulisnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (17/6/2022).
Disebutnya yang pertama, perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan ini dengan informasi yang komprehensif, kepada para pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah. Sebab menurut Pingkan, sosialisasi yang memadai diperlukan supaya sejalan dengan upaya pemerintah dalam transformasi digital juga mencakup agenda digitalisasi ekonomi.
Lihat Juga :
