Belum Dibayar, PLN Tagih Utang Kompensasi Listrik Sejak 2017
Jum'at, 26 Juni 2020 - 08:08 WIB
loading...
Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mempunyai utang kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp45,46 triliun. Apabila utang ini tak segera dilunasi pemerintah, maka keuangan PLN terancam.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan, utang pemerintah sebesar Rp45,46 triliun tersebut merupakan utang kompensasi tarif listrik yang tidak berubah sejak 2017. Mestinya di tengah pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai kurs, dan inflasi, PLN menerapkan penyesuaian tarif.
Namun karena pemerintah memutuskan tak menaikkan tarif listrik, maka ada selisih beban biaya. Selisih itu harusnya dibayarkan pemerintah sebagai bentuk kompensasi.
Utang Rp45,46 triliun tersebut terdiri atas utang kompensasi pada 2018 sebesar Rp23,17 triliun dan Rp22,25 triliun utang kompensasi pada 2019. “Utang ini hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah. Dengan masuknya dana Rp45 triliun itu, maka operasional akan tetap aman sampai 2020,” ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI kemarin. (Baca:Rusia Mengaku Siap Hidupkan Kembali Pembicaraan Palestina-Israel)
Zulkifli pun tak menampik keuangan PLN selama ini ketika pemerintah belum membayarkan utang kompensasi, PLN bertahan dengan pinjaman. “Untuk menutupi kekurangan, kami pakai pinjaman. Kalau kompensasi Rp45 triliun dibayarkan, maka kami akan dapat menutup utang dan keuangan kami akan semakin sehat,” ujar Zulkifli.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima dalam rapat tersebut menanyakan dampak terhadap keuangan PLN bila pemerintah membayar utang kompensasi. “Jadi kalau ada pencairan ini, PLN sampai Oktober enggak akan bangkrut kan?” tanya Arya Bima. (Baca: Utang Bengkak Rp500Triliun, Dirut: PLN Tidak Sehat)
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan, utang pemerintah sebesar Rp45,46 triliun tersebut merupakan utang kompensasi tarif listrik yang tidak berubah sejak 2017. Mestinya di tengah pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai kurs, dan inflasi, PLN menerapkan penyesuaian tarif.
Namun karena pemerintah memutuskan tak menaikkan tarif listrik, maka ada selisih beban biaya. Selisih itu harusnya dibayarkan pemerintah sebagai bentuk kompensasi.
Utang Rp45,46 triliun tersebut terdiri atas utang kompensasi pada 2018 sebesar Rp23,17 triliun dan Rp22,25 triliun utang kompensasi pada 2019. “Utang ini hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah. Dengan masuknya dana Rp45 triliun itu, maka operasional akan tetap aman sampai 2020,” ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI kemarin. (Baca:Rusia Mengaku Siap Hidupkan Kembali Pembicaraan Palestina-Israel)
Zulkifli pun tak menampik keuangan PLN selama ini ketika pemerintah belum membayarkan utang kompensasi, PLN bertahan dengan pinjaman. “Untuk menutupi kekurangan, kami pakai pinjaman. Kalau kompensasi Rp45 triliun dibayarkan, maka kami akan dapat menutup utang dan keuangan kami akan semakin sehat,” ujar Zulkifli.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima dalam rapat tersebut menanyakan dampak terhadap keuangan PLN bila pemerintah membayar utang kompensasi. “Jadi kalau ada pencairan ini, PLN sampai Oktober enggak akan bangkrut kan?” tanya Arya Bima. (Baca: Utang Bengkak Rp500Triliun, Dirut: PLN Tidak Sehat)
Lihat Juga :
