Kolaborasi ABCG Sediakan Perumahan MBR di Kabupaten Kendal Jawa Timur
Jum'at, 26 Juni 2020 - 15:23 WIB
loading...
Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kendal, Jawa Timur, kini memiliki harapan untuk tinggal di rumah layak huni milik sendiri. Hal itu dimungkinkan oleh upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, komunitas dan pemerintah atau yang disebut kolaborasi ABCG (Academy-Business-Community-Government) untuk memperkuat implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program BSPS adalah program unggulan Kementerian PUPR untuk mengatasi sulitnya MBR memiliki rumah layak huni. Kolaborasi ABCG di Kendal melibatkan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang selaku pihak akademisi serta Bank BTN mewakili kelompok bisnis selaku pemberi kredit mikro untuk penyediaan lahan.
Selain itu, ada pula komunitas yang tergabung dalam paguyuban sebagai kelompok masyarakat penerima manfaat yang memastikan pencarian lahan dan seluruh proses pembangunan serta memastikan semua anggota mematuhi aturan kelompok terutama membayar angsuran tepat waktu dan Pemda Kendal yang memfasilitasi semua kolaborasi dan pembangunan.
Di tingkat pusat, Kementerian PUPR memastikan penyaluran bantuan perumahan tepat sasaran dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Baca: Erick Minta 4 BUMN Patungan Buat Perusahaan Baterai Mobil Listrik
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal M. Noor Fauzie, Kabupaten Kendal menghadapi masalah perumahan yang tidak ringan.
Saat ini terdapat backlog atau defisit pengadaan rumah sejumlah 40.089 unit dan terdapat 43.737 rumah tidak layak huni. Kebanyakan masalah utama sulitnya MBR memiliki rumah layak huni adalah daya beli yang rendah, terbatasnya skema pendanaan pengadaan rumah untuk MBR dan hampir tidak mungkin MBR memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.
"Akibatnya sulit bagi mereka memiliki rumah bila tidak difasilitasi," papar Noor Fauzie kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (26/6/2020). Baca: Optimistis Pasar Stabil, Pengembang Agresif Bidik Segmen Milenial
Program BSPS adalah program unggulan Kementerian PUPR untuk mengatasi sulitnya MBR memiliki rumah layak huni. Kolaborasi ABCG di Kendal melibatkan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang selaku pihak akademisi serta Bank BTN mewakili kelompok bisnis selaku pemberi kredit mikro untuk penyediaan lahan.
Selain itu, ada pula komunitas yang tergabung dalam paguyuban sebagai kelompok masyarakat penerima manfaat yang memastikan pencarian lahan dan seluruh proses pembangunan serta memastikan semua anggota mematuhi aturan kelompok terutama membayar angsuran tepat waktu dan Pemda Kendal yang memfasilitasi semua kolaborasi dan pembangunan.
Di tingkat pusat, Kementerian PUPR memastikan penyaluran bantuan perumahan tepat sasaran dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Baca: Erick Minta 4 BUMN Patungan Buat Perusahaan Baterai Mobil Listrik
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal M. Noor Fauzie, Kabupaten Kendal menghadapi masalah perumahan yang tidak ringan.
Saat ini terdapat backlog atau defisit pengadaan rumah sejumlah 40.089 unit dan terdapat 43.737 rumah tidak layak huni. Kebanyakan masalah utama sulitnya MBR memiliki rumah layak huni adalah daya beli yang rendah, terbatasnya skema pendanaan pengadaan rumah untuk MBR dan hampir tidak mungkin MBR memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.
"Akibatnya sulit bagi mereka memiliki rumah bila tidak difasilitasi," papar Noor Fauzie kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (26/6/2020). Baca: Optimistis Pasar Stabil, Pengembang Agresif Bidik Segmen Milenial
Lihat Juga :
