Menteri ATR/BPN Beberkan 3 Masalah Pertanahan: Sertifikat Ganda hingga Tumpang Tindih Lahan
Selasa, 26 Juli 2022 - 16:37 WIB
loading...
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menjelaskan, setidaknya ada 3 masalah lahan yang marak terjadi saat ini di masyarakat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menjelaskan, setidaknya ada 3 masalah lahan yang ada saat ini terjadi. Hal itu diketahui usai Menteri ATR/BPN melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah.
Baca Juga: Menteri Hadi Ambil Tindakan Tegas Terhadap Pungli di BPN
Meski demikian Menteri Hadi menjanjikan, dalam waktu dekat bakal membereskan masalah tersebut. Pertama, diungkapkan olehnya bahwa saat ini terjadi sengketa tumpang tindih tanah antara HGU (Hak Guna Usaha) Perusahaan dengan masyarakat.
Kedua adanya tumpang tindih tanah masyarakat dengan tanah milik perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti misalnya PTPN, seperti yang terjadi di Medan. Ketiga adanya tumpang tindih tanah masyarakat dengan masyarakat.
"Yang paling banyak kasus dari laporan-laporan tersebut adalah wilayah riau, kemudian Sumut, dan Jambi. Baru saja kita juga mendapatkan hasil Pansus DPRD Provinsi Jambi ada beberapa masalah dari 100 atau lebih dari 200 laporan ke pansus, ada 6 yang harus ditangani BPN," kata Menteri Hadi pada konferensi persnya di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Baca Juga: Menteri Hadi Ambil Tindakan Tegas Terhadap Pungli di BPN
Meski demikian Menteri Hadi menjanjikan, dalam waktu dekat bakal membereskan masalah tersebut. Pertama, diungkapkan olehnya bahwa saat ini terjadi sengketa tumpang tindih tanah antara HGU (Hak Guna Usaha) Perusahaan dengan masyarakat.
Kedua adanya tumpang tindih tanah masyarakat dengan tanah milik perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti misalnya PTPN, seperti yang terjadi di Medan. Ketiga adanya tumpang tindih tanah masyarakat dengan masyarakat.
"Yang paling banyak kasus dari laporan-laporan tersebut adalah wilayah riau, kemudian Sumut, dan Jambi. Baru saja kita juga mendapatkan hasil Pansus DPRD Provinsi Jambi ada beberapa masalah dari 100 atau lebih dari 200 laporan ke pansus, ada 6 yang harus ditangani BPN," kata Menteri Hadi pada konferensi persnya di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Lihat Juga :
