Soal Investor Baru Kereta Cepat, Erick Thohir Bawa-bawa Garuda
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah belum berniat mencari investor baru untuk turut mendanai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) . Saat ini mega-proyek tersebut digarap PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemerintah belum menaruh minat menggaet investor baru untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
"Kalau ditanya apakah kereta cepat ada investor? Ya sama, Garuda aja belum kepikiran," ungkap Erick saat ditemui wartawan, Kamis (4/8/2022).
Pengerjaan proyek KCJB dinilai cenderung melambat, sejak dibangun pada 2016 silam. Hingga Oktober 2021, pembangunan KCJB mencapai 80% dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2023 mendatang.
Perlambatan ini pun diperkirakan akan menambah cost overrun atau pembengkakan biaya di tahun depan. Berdasarkan hasil reviu BPKP, anggaran KCJB bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Erick menyebut bila mega-proyek ini terus ditunda dan masalahnya tidak segera diselesaikan, maka pembengkakan anggaran akan naik pada 2023.
"Kereta cepat sama, kalau KCJB ini terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya harus segera diselesaikan," tandasnya.
Salah satu faktor yang menghambat pembangunan KCJB adalah pembebasan lahan. Padahal, pemerintah sebelumnya memastikan pembebasan lahan untuk KCJB rampung pada Januari 2020. Masalah lain adalah adanya perubahan desain konstruksi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemerintah belum menaruh minat menggaet investor baru untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
"Kalau ditanya apakah kereta cepat ada investor? Ya sama, Garuda aja belum kepikiran," ungkap Erick saat ditemui wartawan, Kamis (4/8/2022).
Pengerjaan proyek KCJB dinilai cenderung melambat, sejak dibangun pada 2016 silam. Hingga Oktober 2021, pembangunan KCJB mencapai 80% dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2023 mendatang.
Perlambatan ini pun diperkirakan akan menambah cost overrun atau pembengkakan biaya di tahun depan. Berdasarkan hasil reviu BPKP, anggaran KCJB bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Erick menyebut bila mega-proyek ini terus ditunda dan masalahnya tidak segera diselesaikan, maka pembengkakan anggaran akan naik pada 2023.
"Kereta cepat sama, kalau KCJB ini terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya harus segera diselesaikan," tandasnya.
Salah satu faktor yang menghambat pembangunan KCJB adalah pembebasan lahan. Padahal, pemerintah sebelumnya memastikan pembebasan lahan untuk KCJB rampung pada Januari 2020. Masalah lain adalah adanya perubahan desain konstruksi.
(uka)