Bukan Setop Sementara, Pungutan Sawit Perlu Dievaluasi
Selasa, 09 Agustus 2022 - 15:30 WIB
loading...
A
A
A
"Sama sekali tidak tepat sasaran. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit," jelasnya.
Menurut dia pemerintah hanya fokus pengembangan biodiesel dengan porsi yang cukup besar. Di sisi lain, aspek lain seperti pemberdayaan petani dinilai masih minim.
"Pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal, ada sasaran lain seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lainnya, yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini masih timpang," tegas dia.
Daripada untuk mensubsidi biodiesel, lanjut dia, dana sawit ini sebenarnya punya peran yang lebih penting sebagai penyeimbang kala harga minyak goreng di tengah masyarakat melambung tinggi dan harga TBS sawit petani terjun bebas.
"Justru petani lah yang berhak mendapatkan keuntungan paling besar dari dana sawit bukan pengusaha. Salah satu contohnya juga bisa dijadikan tools untuk stabilisasi harga minyak goreng atau TBS bagi petani. Jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dibandingkan diberikan ke pengusaha kelapa sawit," tutur dia.
Berangkat dari sana, ia menyarankan agar pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap penerapan pungutan ekspor produk sawit.
"Maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi BPDKS secara menyeluruh. Terutaman setelah kejadian fenomenal kemarin dimana kelangkaan minyak goreng terjadi dan harga minyak goreng melambung tinggi. Evaluasi bukan hanya di perdagangan, tapi dari pemanfaatan dana pungutan dari sawit," tegas dia.
Berdasarkan laporan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pungutan sawit telah berdampak pada penurunan TBS di tingkat petani.
Melalui pungutan USD50 per ton, harga TBS (tandan buah segar) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120-150 per kilogram (kg).
Menurut dia pemerintah hanya fokus pengembangan biodiesel dengan porsi yang cukup besar. Di sisi lain, aspek lain seperti pemberdayaan petani dinilai masih minim.
"Pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal, ada sasaran lain seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lainnya, yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini masih timpang," tegas dia.
Daripada untuk mensubsidi biodiesel, lanjut dia, dana sawit ini sebenarnya punya peran yang lebih penting sebagai penyeimbang kala harga minyak goreng di tengah masyarakat melambung tinggi dan harga TBS sawit petani terjun bebas.
"Justru petani lah yang berhak mendapatkan keuntungan paling besar dari dana sawit bukan pengusaha. Salah satu contohnya juga bisa dijadikan tools untuk stabilisasi harga minyak goreng atau TBS bagi petani. Jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dibandingkan diberikan ke pengusaha kelapa sawit," tutur dia.
Berangkat dari sana, ia menyarankan agar pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap penerapan pungutan ekspor produk sawit.
"Maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi BPDKS secara menyeluruh. Terutaman setelah kejadian fenomenal kemarin dimana kelangkaan minyak goreng terjadi dan harga minyak goreng melambung tinggi. Evaluasi bukan hanya di perdagangan, tapi dari pemanfaatan dana pungutan dari sawit," tegas dia.
Berdasarkan laporan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pungutan sawit telah berdampak pada penurunan TBS di tingkat petani.
Melalui pungutan USD50 per ton, harga TBS (tandan buah segar) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120-150 per kilogram (kg).
Lihat Juga :
