GIPI: Polemik Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo karena Kurang Sosialisasi
Rabu, 10 Agustus 2022 - 14:06 WIB
loading...
Kenaikan tarif masuk TN Komodo ditunda hingga Januari 2023. Foto/Dok Kemenparekraf
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta hingga Januari 2023. Sebelumnya, kebijakan kenaikan tiket masuk ini sempat menuai pro dan kontra bahkan diwarnai aksi mogok pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat (NTT).
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengatakan, polemik yang terjadi di masyarakat terutama para pelaku wisata di Pulau Komodo akibat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
"Kenapa terjadi demo dan sebagainya sebenarnya saya menganggap hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi," kata Didin dalam program Market Review di IDX Channel, Rabu (10/8/2022).
Menurut dia, seharusnya sosialisasi dan edukasi terkait harga, destinasi maupun kesiapan sumber daya manusia sudah dilakukan setahun sebelum pengambilan kebijakan. Sehingga, masyarakat paham dengan tujuan dan esensinya.
"Ini adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah provinsi. Seharusnya ada kerjasama dengan PT, semisal dengan perusahaan daerah dan sebagainya, untuk melakukan sosialisasi," ujarnya.
baca juga: Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda ke Januari 2023, Menparekraf Ajak Perbaiki Komunikasi
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengatakan, polemik yang terjadi di masyarakat terutama para pelaku wisata di Pulau Komodo akibat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
"Kenapa terjadi demo dan sebagainya sebenarnya saya menganggap hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi," kata Didin dalam program Market Review di IDX Channel, Rabu (10/8/2022).
Menurut dia, seharusnya sosialisasi dan edukasi terkait harga, destinasi maupun kesiapan sumber daya manusia sudah dilakukan setahun sebelum pengambilan kebijakan. Sehingga, masyarakat paham dengan tujuan dan esensinya.
"Ini adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah provinsi. Seharusnya ada kerjasama dengan PT, semisal dengan perusahaan daerah dan sebagainya, untuk melakukan sosialisasi," ujarnya.
baca juga: Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda ke Januari 2023, Menparekraf Ajak Perbaiki Komunikasi
Lihat Juga :
