GIPI: Polemik Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo karena Kurang Sosialisasi
loading...
Kenaikan tarif masuk TN Komodo ditunda hingga Januari 2023. Foto/Dok Kemenparekraf
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta hingga Januari 2023. Sebelumnya, kebijakan kenaikan tiket masuk ini sempat menuai pro dan kontra bahkan diwarnai aksi mogok pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat (NTT).
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengatakan, polemik yang terjadi di masyarakat terutama para pelaku wisata di Pulau Komodo akibat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
"Kenapa terjadi demo dan sebagainya sebenarnya saya menganggap hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi," kata Didin dalam program Market Review di IDX Channel, Rabu (10/8/2022).
Menurut dia, seharusnya sosialisasi dan edukasi terkait harga, destinasi maupun kesiapan sumber daya manusia sudah dilakukan setahun sebelum pengambilan kebijakan. Sehingga, masyarakat paham dengan tujuan dan esensinya.
"Ini adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah provinsi. Seharusnya ada kerjasama dengan PT, semisal dengan perusahaan daerah dan sebagainya, untuk melakukan sosialisasi," ujarnya.
Dia menuturkan, pengusaha di Labuan Bajo tidak hanya pengusaha kelas atas, ada juga pengusaha kelas menengah hingga bawah. Sehingga, mereka belum siap dengan keputusan yang terkesan tiba-tiba karena kurangnya sosialisasi.
"Seharusnya dilakukan sosialisasi sebelumnya bagaimana programnya. Jangan seolah-olah terkesan tiba-tiba," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penundaan kenaikan tarif masuk ke TNK menjadi saat yang tepat bagi para pemangku kepentingan pariwisata untuk memperbaiki sistem komunikasi dengan masyarakat.
"Ini juga saat yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem komunikasi sehingga penundaan ini lebih memberikan pemahaman, apa saja manfaat dan kontribusi terhadap konservasi agar Taman Nasional Komodo ini punya aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengatakan, polemik yang terjadi di masyarakat terutama para pelaku wisata di Pulau Komodo akibat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
"Kenapa terjadi demo dan sebagainya sebenarnya saya menganggap hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi," kata Didin dalam program Market Review di IDX Channel, Rabu (10/8/2022).
Menurut dia, seharusnya sosialisasi dan edukasi terkait harga, destinasi maupun kesiapan sumber daya manusia sudah dilakukan setahun sebelum pengambilan kebijakan. Sehingga, masyarakat paham dengan tujuan dan esensinya.
"Ini adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah provinsi. Seharusnya ada kerjasama dengan PT, semisal dengan perusahaan daerah dan sebagainya, untuk melakukan sosialisasi," ujarnya.
Baca Juga
Dia menuturkan, pengusaha di Labuan Bajo tidak hanya pengusaha kelas atas, ada juga pengusaha kelas menengah hingga bawah. Sehingga, mereka belum siap dengan keputusan yang terkesan tiba-tiba karena kurangnya sosialisasi.
"Seharusnya dilakukan sosialisasi sebelumnya bagaimana programnya. Jangan seolah-olah terkesan tiba-tiba," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penundaan kenaikan tarif masuk ke TNK menjadi saat yang tepat bagi para pemangku kepentingan pariwisata untuk memperbaiki sistem komunikasi dengan masyarakat.
"Ini juga saat yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem komunikasi sehingga penundaan ini lebih memberikan pemahaman, apa saja manfaat dan kontribusi terhadap konservasi agar Taman Nasional Komodo ini punya aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Explore More