GIPI: Polemik Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo karena Kurang Sosialisasi

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta hingga Januari 2023. Sebelumnya, kebijakan kenaikan tiket masuk ini sempat menuai pro dan kontra bahkan diwarnai aksi mogok pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat (NTT).

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengatakan, polemik yang terjadi di masyarakat terutama para pelaku wisata di Pulau Komodo akibat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.

"Kenapa terjadi demo dan sebagainya sebenarnya saya menganggap hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi," kata Didin dalam program Market Review di IDX Channel, Rabu (10/8/2022).

Menurut dia, seharusnya sosialisasi dan edukasi terkait harga, destinasi maupun kesiapan sumber daya manusia sudah dilakukan setahun sebelum pengambilan kebijakan. Sehingga, masyarakat paham dengan tujuan dan esensinya.

"Ini adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah provinsi. Seharusnya ada kerjasama dengan PT, semisal dengan perusahaan daerah dan sebagainya, untuk melakukan sosialisasi," ujarnya.



Dia menuturkan, pengusaha di Labuan Bajo tidak hanya pengusaha kelas atas, ada juga pengusaha kelas menengah hingga bawah. Sehingga, mereka belum siap dengan keputusan yang terkesan tiba-tiba karena kurangnya sosialisasi.

"Seharusnya dilakukan sosialisasi sebelumnya bagaimana programnya. Jangan seolah-olah terkesan tiba-tiba," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penundaan kenaikan tarif masuk ke TNK menjadi saat yang tepat bagi para pemangku kepentingan pariwisata untuk memperbaiki sistem komunikasi dengan masyarakat.

"Ini juga saat yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem komunikasi sehingga penundaan ini lebih memberikan pemahaman, apa saja manfaat dan kontribusi terhadap konservasi agar Taman Nasional Komodo ini punya aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Senin (8/8/2022).



Menurut Sandiaga, perbaikan komunikasi diperlukan agar tidak terjadi gejolak penolakan terhadap kenaikan tarif yang akan ditetapkan pada 1 Januari 2023 mendatang.

"Kita menetapkan bahwa 1 Januari adalah waktu di mana tarif kontribusi akan dterapkan, tapi beberapa bulan ke depan ini akan kita siapkan melalui suatu komunikasi yang transparan, responsible, dan fair," tuturnya. "Kita mau tampung semua aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat," imbuh Menparekraf.



Dalam tenggat waktu lima bulan sebelum ditetapkan kenaikan tarif, pihaknya akan memperbaiki komunikasi publik dan penyerapan aspirasi serta memantau situasi terutama tentang penundaan dan pembatalan kunjungan.

"Jika ada gejolak ditangani dengan transparan, kita redam, kita tidak ingin narasi terhadap pariwisata yang sudah sangat baik, karena kita naik indeksnya, lapangan kerja juga sudah tambah 1,1 juta. Ini kita pastikan terus momentumnya, kita kawal dan kita tingkatkan," tandasnya.

Sandiaga berharap ke depannya pelayanan pariwisata yang fokus terhadap keberlanjutan, konservasi, dan ekonomi bisa diwujudkan secara beriringan.