Menteri Basuki Tata Kawasan Kumuh Seluas 135 Ha di Wilayah Gibran
loading...
Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemda. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya ditargetkan bisa mengurangi kawasan kumuh di Indonesia.
Program ini memiliki target pengurangan kumuh seluas 10.000 hektare (ha) dari sisa 38.431 ha yang menjadi target nasional. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," kata Menteri Basuki pada pernyataan tertulisnya, Selasa (15/8/2022).
Pelaksanaan kegiatan skala kawasan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, dan salah satunya adalah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan luasan kawasan kumuh di Surakarta seluas 135,9 ha yang terdapat di empat kecamatan dan 16 kelurahan, dan salah satunya berada di kawasan prioritas, yaitu Kawasan Semanggi yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon.
Penataan kawasan Semanggi ini mencakup luasan kawasan kumuh seluas 35,45 ha yang dikerjakan melalui kolaborasi multi sektor. Kawasan Semanggi Selatan akan menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Perumahan melalui program BSPS. Kemudian, untuk penataan kawasan Semanggi Utara akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program KOTAKU.
Penataan Kawasan Semanggi Utara telah dimulai sejak Maret 2022 dengan progress fisik sebesar 41,27%. Pelaksanaan pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
Dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan bantaran sungai dengan penyediaan rumah layak huni, ruang terbuka publik, penyediaan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di dalam delineasi kumuh.
Program ini memiliki target pengurangan kumuh seluas 10.000 hektare (ha) dari sisa 38.431 ha yang menjadi target nasional. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," kata Menteri Basuki pada pernyataan tertulisnya, Selasa (15/8/2022).
Pelaksanaan kegiatan skala kawasan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, dan salah satunya adalah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan luasan kawasan kumuh di Surakarta seluas 135,9 ha yang terdapat di empat kecamatan dan 16 kelurahan, dan salah satunya berada di kawasan prioritas, yaitu Kawasan Semanggi yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon.
Penataan kawasan Semanggi ini mencakup luasan kawasan kumuh seluas 35,45 ha yang dikerjakan melalui kolaborasi multi sektor. Kawasan Semanggi Selatan akan menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Perumahan melalui program BSPS. Kemudian, untuk penataan kawasan Semanggi Utara akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program KOTAKU.
Penataan Kawasan Semanggi Utara telah dimulai sejak Maret 2022 dengan progress fisik sebesar 41,27%. Pelaksanaan pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
Dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan bantaran sungai dengan penyediaan rumah layak huni, ruang terbuka publik, penyediaan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di dalam delineasi kumuh.
(uka)
Lihat Juga :
