Tak Sanggup Atasi Krisis Utang, 60 Negara Terancam Bangkrut
loading...
60 negara dinilai rentan bangkrut lantaran tidak mampu mengatasi krisis utang, salah satunya Sri Lanka yang bangkrut. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan, saat ini ada 60 negara yang dinilai rentan bangkrut lantaran tidak mampu mengatasi krisis utang.
"Tadi disampaikan dalam pidato ada 60 negara yang dianggap vulnerable, yang dianggap bisa sangat vulnerable untuk mengalami krisis utang dan krisis refinancing dari pembiayaan mereka," papar Menkeu dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Menurut Sri, potensi default bagi mereka yang sekarang ini sudah memiliki rata-rata rasio utang yang tinggi menjadi perhatian dunia.
Di sisi lain, inflasi yang tidak menurun secara cepat namun respons kebijakan dari sisi likuiditas dan suku bunga mengerem dari sisi fiskal bisa menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi melemah.
Nahasnya lagi, saat pandemi belum sepenuhnya teratasi, muncul perang yang mengganggu pasokan pangan dan energi.
Kondisi membuat sektor produksi tambah parah. Sementara sisi permintaan sudah melonjak akibat stimulus, baik fiskal atau moneter.
"Sehingga potensi terjadinya stagflasi yaitu inflasi dengan kombinasi resesi menjadi salah satu yang menciptakan tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan," tukasnya.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun. Jumlah tersebut setara 37,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56%.
"Tadi disampaikan dalam pidato ada 60 negara yang dianggap vulnerable, yang dianggap bisa sangat vulnerable untuk mengalami krisis utang dan krisis refinancing dari pembiayaan mereka," papar Menkeu dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Menurut Sri, potensi default bagi mereka yang sekarang ini sudah memiliki rata-rata rasio utang yang tinggi menjadi perhatian dunia.
Di sisi lain, inflasi yang tidak menurun secara cepat namun respons kebijakan dari sisi likuiditas dan suku bunga mengerem dari sisi fiskal bisa menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi melemah.
Nahasnya lagi, saat pandemi belum sepenuhnya teratasi, muncul perang yang mengganggu pasokan pangan dan energi.
Kondisi membuat sektor produksi tambah parah. Sementara sisi permintaan sudah melonjak akibat stimulus, baik fiskal atau moneter.
"Sehingga potensi terjadinya stagflasi yaitu inflasi dengan kombinasi resesi menjadi salah satu yang menciptakan tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan," tukasnya.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun. Jumlah tersebut setara 37,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56%.
(ind)
Explore More