Hadapi Tantangan Global, Desain RAPBN 2023 Harus Realistis dan Mitigatif

"Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan UU HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak," jelas Said Abdullah.

Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau sehingga program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime. Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.

"Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel," kata Said Abdullah.

Reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia harus dilakukan. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi. Yakni mengubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima.

"Lalu secara perlahan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi serta tarif listrik bersubsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli keluarga miskin," urai Said Abdullah.

Said Abdullah juga menyebut program strategis lainnya dalam APBN, yaitu memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi. Melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti; IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria.

Selain itu mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien untuk mengurangi pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Demokrasi yang berbiaya mahal akan mendorong praktik korupsi oleh penyelenggara negara.

Kemudian disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, apalagi tren tingkat bunga utang yang semakin tinggi.

Baca juga: Mahfud MD: Ferdy Sambo Ditakuti Internal Polri, Termasuk Jenderal Bintang Tiga

"Banggar DPR mengharapkan pemerintah melakukan optimalisasi serapan SAL tahun sebelumnya, mendorong kontribusi deviden BUMN lebih besar, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih kreatif," pungkas Said Abdullah.