Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

JAKARTA - Trend industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 memang berkembang sangat pesat terutama di era pandemi dan menghadirkan solusi bagi pergeseran pola hidup konsumen. Untuk mendukung perkembangan ke depan, sejumlah pengamat dan ekonom menilai perlu adanya kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengakselerasi transformasi digital .

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menilai, untuk mempercepat transformasi digital butuh pembangunan infrastruktur digital yang massif. “Kalau hanya mengandalkan dari dana APBN tidak akan cukup. Pemerintah harus mengajak sektor swasta. Jadi butuh kolaborasi untuk mengakselerasi momentum ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).



Dia menilai, partisipasi sektor swasta baik dalam negeri maupun asing memang masih dibutuhkan. “Jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta kalau mau ada percepatan transformasi digital,” tuturnya.

Menurut dia, peluang bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan infrastructur digital sangat terbuka lebar.

“Apalagi kalau diberi insentif, lebih semangat lagi. Karena ini era disrupsi, jadi digital ekonomi sudah massive di dunia global. Mereka juga sadar bahwa tiada bisnis yang sukses tanpa dorongan teknologi digital, karena itu, hal ini menjadi momentum emas untuk mengakselerasi transformasi digital,” jelasnya.

Esther juga menilai perusahaan swasta di sektor industri telekomunikasi (telko) juga sudah menyadari pentingnya mempercepat proses transformasi digital. Terbukti aksi merger di kalangan perusahaan telko juga cukup marak yang terakhir adalah Indosat dan Tri yang membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Senada, Head of Research Praus Capital Alfred Nainggolan menilai percepatan infrastruktur pendukung transformasi digital memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memiliki Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.

“Nah dengan adanya terobosan dalam bentuk Roadmap Indonesia Digital 2021-2024, sekarang tinggal bagaimana realisasinya serta sinerginya dengan swasta, BUMN, ataupun investor asing,” jelasnya.

Menurut Alfred, sebenarnya dari sisi swasta dan investor asing, tentu kebijakan pemerintah yang mengarah pada akselerasi transformasi digital akan mengundang aksi nyata korporasi. Sebagai contoh, merger perusahaan telekomunikasi (telko) cukup marak mengisyaratkan konsolidasi menuju industri yang lebih atraktif dan mempersiapkan teknologi masa depan.

“Merger PT Indosat dan PT Hutchison Tri Indonesia (3) menjadi Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang efektif berlaku pada 4 Januari 2022 dinilai menjadi momentum operator telekomunikasi di Tanah Air agar lebih efisien dalam membangun insfrastruktur untuk mempercepat agenda transformasi digital Indonesia,” paparnya.

Dengan merger ini, lanjut dia, IOH menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dengan berbagai inovasi yang akan dikembangkan. Aksi korporasi tersebut secara alamiah telah mengurangi jumlah operator seluler hanya menjadi empat perusahaan besar. Kondisi ini juga sekaligus membuat operator telekomunikasi lain lebih sehat dan efisien.



Merger Indosat Ooredoo-Tri menjamin adanya manfaat strategis dengan skala lebih besar dan struktur biaya lebih efisien, spektrum frekuensi yang semakin besar, dan memiliki kapasitas, kecepatan dan layanan yang andal.

Contoh konkret merger Indosat Ooredoo -Tri ini mesti menjadi momentum emas. Sebab, merger perusahaan telko merupakan sebuah keniscayaan untuk memperkuat usaha di tengah persaingan serta menghadapi tantangan teknologi digital masa depan seperti teknologi 5G.

“Aksi merger ini sebenarnya dapat menjadi trigger dalam penataan industri agar lebih efisien, pangsa pasar yang lebih besar dan struktur modal yang lebih kuat, serta untuk mendukung pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia, seperti pengembangan dan perluasan tulang punggung telekomunikasi 4G dan pengembangan komersial 5G beserta turunannya,” katanya.