Gernas BBI Dukung Capaian Target 30 Juta UMKM Onboarding di 2023

JAKARTA - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diyakini menjadi salah satu pendorong pencapaian target sebanyak 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada 2023.

"Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Gerakan ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM di platform digital," kata Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Harlina Sulistyorini, dalam webinar "Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes-Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022" di Jakarta, Jumat (26/8/2022).



Gernas BBI merupakan suatu gerakan nasional guna mendukung produksi dalam negeri yang digagas Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Gerakan ini disambut positif terlihat dari capaian hingga Mei 2022 dimana jumlah UMKM/IKM/artisan on-boarding telah mencapai 11,2 juta unit sejak GBBI diluncurkan.

Herlina mengatakan, tujuan utama Gernas BBI adalah pengembangan skema target onboarding. Sejak peluncuran 2020 hingga 2021, UMKM yang sudah onboarding mencapai 9,2 juta dari target 30 juta UMKM pada 2023. "Fokus Gernas BBI di setiap provinsi adalah penguatan dalam jumlah onboarding dan mendukung target 30 juta UMKM. Serta menyesuaikan konsep kampanye, memaksimalkan keterlibatan Digiku, insentif promosi untuk kampanye, peningkatan peran pemda, hingga peningkatan peran Top Brand," ujarnya.

Terkait dengan itu, Herlina mengatakan bahwa Gernas BBI juga digelar di Provinsi Maluku Utara. Tahun ini, kata dia, Kemendes PDT berperan sebagai pelaksana tugas. Di Provinsi Maluku Utara gerakan ini telah dimulai pada akhir Juli 2022. "Setelah kick off, dilakukan rangkaian kegiatan terkait pelatihan, baik online maupun offline yang dikordinir oleh Idea, mulai Juli sampai September. Pelatihan ini berkelanjutan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaku UMKM," jelasnya.

Di bagian lain, sambung Herlina, Presiden telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri terutama produk UMKM, minimal 40%. Hal ini sejalan dengan Gernas BBI yang diharapkan memperkuat UMKM nasional.

Namun, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP realisasi pemanfaatan produk dalam negeri di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan.

"Untuk itu, gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja," tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Syamsudin Banyo mengatakan, pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari koperasi dan UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

Seiring dengan itu, kata dia, telah dilakukan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk dalam katalog elektronik. Kemudian, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara Eko Adi Irianto mengatakan, kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri. Sementara, sektor lain terutama pertanian masih jauh. Karena tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak berkelanjutan, kata dia, maka UMKM perlu dikembangkan.



Permasalahan di Maluku Utara, jelas Eko, adalah kurangnya kesadaran dalam pelaporan keuangan, karakteristik pelaku usaha yang belum adaptif, kurangnya rasa kebersamaan dalam berwirausaha, kurangnya koordinasi antar-stakeholder, perizinan dan sertifikasi belum lengkap, serta infrastruktur yang tidak mendukung. Karena itu, kata dia, BI terus mendukung pengembangan UMKM di Maluku Utara. pengembangan UMKM binaan BI dilakukan dengan pendekatan penerapan tiga pilar kebijakan yaitu korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan.

Sementara itu, VP CSR dan SMEP Management Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, sebagai BUMN, Pertamina diwajibkan untuk membina UMKM. Pertamina pun terus mendorong UMKM bisa naik kelas yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pelatihan. Pertamina juga mulai membiasakan UMKM binaannya untuk memasuki era digital. Mulai dari pendaftaran secara online, calon mitra binaan diminta mendaftarkan bisnisnya yang nantinya akan diproses untuk mendapatkan pendanaan.

Fajriyah mengatakan kegiatan yang terus dilakukan Pertamina kepada UMKM adalah pelatihan secara digital, klasterisasi komunikasi mitra binaan, PaDI UMKM, e-learning platform, optimalisasi rumah BUMN, digitalisasi dan e-commerce, virtual exhibition, hingga optimalisasi media sosial. "Pertamina memiliki program UMK akademi, salah satu kegiatan agar UMKM naik kelas dengan melakukan pembinaan kurikulum, go modern, go digital, go online dan go global," jelasnya.

Pertamina juga berkolaborasi untuk mendukung Gernas BBI yang digagas bersama oleh Kemendes PDT, Kemenko Marves, Pemprov Malut, Bank Indonesia dan Top Bands.