Kemenhub Potong Biaya Sewa Aplikasi Jadi 15%, Driver Ojol: Baiknya Samakan dengan PPN

JAKARTA - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) resmi menaikkan tarif ojek online yang mulai berlaku pada 10 September 2022. Selain itu Kemenhub juga melakukan pemotongan biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar 5% kepada pihak aplikator.



"Untuk besaran biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan paling tinggi 15%. Jadi ada penurunan, kemarin 20% kita turunkan jadi 15% untuk biaya sewa aplikasi," ujar Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam jumpa pers terkait penyesuaian tarif ojek online di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Menanggapai adanya kenaikan dan pemotongan biaya sewa penggunaan aplikasi, driver ojek online, mengatakan pemotongan biaya sewa aplikasi ada baiknya disamakan dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Biaya pemotongan sewa aplikasi sekiranya lebih baik sebesar 10% atau sama seperti PPN yakni 11%," kata Aji, seorang driver ojol, kepada MNC Portal, Rabu (7/9/2022).

Aji menjelaskan bahwa permintaan itu dikarenakan selama ini jarak yang ada di aplikasi kadang tidak sesuai dengan jarak di lapangan. Sehingga hal itu berpengaruh terhadap pendapatan dan waktu.

"Jarak penarikan itu kadang-kadang kita nariknya tiga kilometer tapi pas nganter ada perbedaan lebih dari tiga kilometer," katanya.

Terkait dengan kenaikan tarif yang berkisar di atas Rp2.000 per/km Aji menilai bahwa kebijakan itu sudah cukup membantu karena adanya kenaikan harga BBM.

"Ya membantu kalo emang sesuai. Kalo emang naiknya argo Rp10 ribu dan jadi Rp12 ribu nggak masalah, dan itu sudah sesuai," katanya.

Besaran tarif keniakan ojol dibagi tiga zona, sebagai berikut:
1. Zona I yang meliputi Sumatra dan sekitarnya; Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan Bali. Besaran tarif batas bawah Rp2.000/km, batas atas Rp2.500/km, dan tarif minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp8.000 hingga Rp10.000.