Indonesia Siapkan Skema Bisnis Baru Genjot Pengembangan Panas Bumi
loading...
Penyelenggaraan The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022 di Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto/Dok. Kementerian ESDM
A
A
A
JAKARTA - Skema bisnis baru disiapkan untuk pengembangan panas bumi guna mempercepat program transisi energi di dalam negeri. Salah satunya di sektor panas bumi yang potensinya tinggi di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Total kapasitas terpasang pembangkit EBT saat ini telah mencapai 12 Gigawatt (GW). Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan, dari total kapasitas terpasang itu pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang sekitar 2,2 GW.
"Pembangkit panas bumi diperkirakan akan mencapai 22 GW yang didorong dengan pengembangan skema bisnis baru. Kemudian, inovasi teknologi yang kompetitif dan terjangkau, antara lain deep drilling geothermal development, enhance geothermal system, dan offshore geothermal development," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam forum pertemuan ilmiah tahunan "The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022" di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan jangka menengah terkait penambahan EBT melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030. Dalam peta jalan itu, kata dia, penambahan EBT ditargetkan mencapai 20,9 GW atau setara 51,6% dari total pembangkit listrik yang dibangun oleh PLN.
Menteri ESDM mengungkapkan, pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mencapai 3,3 GW pada 2030. Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mendongkrak listrik panas bumi, antara lain adanya government drilling program yang menyediakan geothermal fund, sinergi BUMN, dan optimalisasi sumber daya ground field.
Dia mengungkapkan upaya meningkatkan dan mempercepat pengembangan energi bersih menuju transisi energi akan membutuhkan beragam teknologi dan dukungan keuangan dari berbagai entitas yang meliputi pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan, bisnis, serta para filantropi.
Akses penggunaan dan pemanfaatan teknologi juga harus dibuat lebih inklusif. Oleh karena itu, kata dia, akses dan pembiayaan yang terjangkau harus dijajaki secara masif.
"Saat ini Indonesia ada dua skema pembiayaan panas bumi yaitu geothermal energy uptstream development project dan geothermal resource risk mitigation yang merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Bank Dunia," kata Arifin.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Total kapasitas terpasang pembangkit EBT saat ini telah mencapai 12 Gigawatt (GW). Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan, dari total kapasitas terpasang itu pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang sekitar 2,2 GW.
"Pembangkit panas bumi diperkirakan akan mencapai 22 GW yang didorong dengan pengembangan skema bisnis baru. Kemudian, inovasi teknologi yang kompetitif dan terjangkau, antara lain deep drilling geothermal development, enhance geothermal system, dan offshore geothermal development," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam forum pertemuan ilmiah tahunan "The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022" di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan jangka menengah terkait penambahan EBT melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030. Dalam peta jalan itu, kata dia, penambahan EBT ditargetkan mencapai 20,9 GW atau setara 51,6% dari total pembangkit listrik yang dibangun oleh PLN.
Menteri ESDM mengungkapkan, pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mencapai 3,3 GW pada 2030. Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mendongkrak listrik panas bumi, antara lain adanya government drilling program yang menyediakan geothermal fund, sinergi BUMN, dan optimalisasi sumber daya ground field.
Dia mengungkapkan upaya meningkatkan dan mempercepat pengembangan energi bersih menuju transisi energi akan membutuhkan beragam teknologi dan dukungan keuangan dari berbagai entitas yang meliputi pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan, bisnis, serta para filantropi.
Akses penggunaan dan pemanfaatan teknologi juga harus dibuat lebih inklusif. Oleh karena itu, kata dia, akses dan pembiayaan yang terjangkau harus dijajaki secara masif.
"Saat ini Indonesia ada dua skema pembiayaan panas bumi yaitu geothermal energy uptstream development project dan geothermal resource risk mitigation yang merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Bank Dunia," kata Arifin.
(fai)
Explore More