Pasca Penyesuaian Harga BBM, Subsidi di APBN Harus Ditata Ulang

Dosen dan peneliti Indef Berly Martawardaya menilai bahwa subsidi BBM selama ini sangat melenceng dari fungsi distribusi dari APBN sendiri. “APBN dari fungsi distribusi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah,” tukasnya.

Demi terus menjaga agar fungsi distribusi tersebut bisa berjalan dengan baik, maka dalam pemberian BLT BBM seperti yang tengah digencarkan oleh pemerintah, Berly menekankan agar akurasinya ditingkatkan. “Fungsi distribusi APBN, BLT/Bansos harus meningkatkan akurasi,” tandasnya.

Masih terkait penyaluran BLT BBM, politikus Fahri Hamzah menyarankan pemerintah menggunakan skema single identity number untuk benar-benar menjamin penerima manfaat bantalan sosial tersebut.

“Single Identity Number sebaiknya dipertimbangkan agar diberlakukan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari negara secara tepat khususnya dari segi kesejahteraan,” ucapnya.



Pemerhati isu strategis dan global Imron Cotan menambahkan, skema single identity number memang bisa menjadi salah satu solusi mengenai penyaluran bantalan sosial.

“Bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Salah satunya bisa menggunakan Single Identity Number. Begitu ada penyelewengan maka akan segera terdeteksi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat secara tepat,” terang dia.

Sejatinya, kebijakan penyesuaian harga BBM disertai dengan penyaluran bantalan sosial oleh pemerintah menurutnya memang merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar programnya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” kata Imron.