Luhut Minta Penyaluran BLT dan BTT Dipercepat
Kamis, 29 September 2022 - 23:21 WIB
loading...
Penyaluran BLT harus dipercepat untuk menjaga inflasi dan daya beli. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kepala daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) dan belanja tidak terduga (BTT). Langkah percepatan bantuan perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga: BLT BBM Diduga Gagal Dicairkan, Mensos Risma Diminta Benahi Data Bansos
"Angka realisasi BTT dan bansos masih cukup rendah, untuk itu penyaluran perlu dipercepat. Langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat," katanya dalam Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda secara virtual, Kamis (29/9/2022).
Luhut memaparkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM saat ini telah mencapai 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan penyaluran bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada lebih 7 juta pekerja atau 48,3%.
Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga di tingkat provinsi baru terealisasi sekitar 11,23%, sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru sebesar 15,69%.
Baca juga: BLT BBM Diduga Gagal Dicairkan, Mensos Risma Diminta Benahi Data Bansos
"Angka realisasi BTT dan bansos masih cukup rendah, untuk itu penyaluran perlu dipercepat. Langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat," katanya dalam Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda secara virtual, Kamis (29/9/2022).
Luhut memaparkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM saat ini telah mencapai 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan penyaluran bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada lebih 7 juta pekerja atau 48,3%.
Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga di tingkat provinsi baru terealisasi sekitar 11,23%, sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru sebesar 15,69%.
Lihat Juga :
