Luhut Minta Penyaluran BLT dan BTT Dipercepat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kepala daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) dan belanja tidak terduga (BTT). Langkah percepatan bantuan perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat.



"Angka realisasi BTT dan bansos masih cukup rendah, untuk itu penyaluran perlu dipercepat. Langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat," katanya dalam Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda secara virtual, Kamis (29/9/2022).

Luhut memaparkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM saat ini telah mencapai 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan penyaluran bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada lebih 7 juta pekerja atau 48,3%.

Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga di tingkat provinsi baru terealisasi sekitar 11,23%, sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru sebesar 15,69%.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa, realisasi penyaluran bantuan sosial di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01% dan tingkat kabupaten kota sebesar 39,82%.

Pemerintah juga memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022, apresiasi diberikan kepada 40 daerah terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi.



"Upaya dari 40 daerah ini dapat menjalin strategi pengendalian inflasi untuk daerah lainnya. Beberapa hal yang dapat dicontoh seperti peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, pengembangan urban farming dan perluasan kerja sama antar-daerah. Fasilitasi distribusi pasokan serta penguatan pemanfaatan data detail," pungkasnya.