Indonesia Luncurkan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari
loading...
A
A
A
Agus juga menekankan, kebijakan pengelolaan hutan saat ini adalah membuka akses yang luas bagi masyarakat melalui perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat. Agus juga mengarisbawahi upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem hutan yang dilakukan seiring dengan penguatan konservasi keanekaragaman hayati.
Sementara itu Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta ha siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030.
“Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari mengindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekragaman hayati,” kata Indroyono.
Indroyono menambahkan, diperlukan USD14 miliar untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. “Dari jumlah tersebut, sekitar 55% atau USD7,7 miliar berasal dari investasi swasta,” kata Indroyono. Lebih lanjut, Indroyono juga menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk mendukung investasi tersebut.
Sementara itu Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta ha siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030.
“Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari mengindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekragaman hayati,” kata Indroyono.
Indroyono menambahkan, diperlukan USD14 miliar untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. “Dari jumlah tersebut, sekitar 55% atau USD7,7 miliar berasal dari investasi swasta,” kata Indroyono. Lebih lanjut, Indroyono juga menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk mendukung investasi tersebut.
(dar)
Explore More