Pengusaha: Ekonomi Bisa Terjun Bebas Kalau Zero ODOL Berlaku di 2023
loading...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan bahwa perekonomian nasional bisa terjun bebas apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) di 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menyebutkan bahwa perekonomian nasional bisa terjun bebas apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) di 2023. Hal ini mengingat dunia termasuk Indonesia kini tengah dihantam inflasi.
"Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana di Jakarta, Jumat (7/10).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan implementasi regulasi zero ODOL pada 2023 berdasarkan roadmap yang lebih akurat dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi terkini. D
ia menjelaskan, kalau zero ODOL dipaksakan pada januari 2023 maka jumlah angkutan logistik akan berkurang drastis karena ketersediaan truk juga tidak terencana dengan baik. "Hal ini akan memacu inflasi menjadi lebih tinggi dari yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR," katanya.
Dia mengatakan, inflasi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan minimnya angkutan darat. Secara khusus, dia mengungkapkan industri yang terdampak dari zero ODOL ini setidaknya adalah semen, kelapa sawit, bahan pangan kebutuhan pokok, tekstil, kaca, air minum dalam kemasan(AMDK) dan banyak sektor lainnya.
Danang mengatakan, asosiasi industri terimbas meminta pemerintah untuk memulai roadmap baru terkait kebijakan zero ODOL. Mantan direktur eksekutif APINDO ini melanjutkan, roadmap dimulai pada 2023 dengan estimasi patuh pada zero ODOL sekitar 3 atau 5 tahun ke depan.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinergi regulasi semua kementerian dan pemerintah daerah untuk memasikan recovery ekonomi berlangsung dengan baik. Dia mengingatkan bahwa dunia usaha baru saja berusaha memperbaiki nasib menghadapi bencana pandemi Covid-19 meskipun saat ini dihadang masalah lain seperti pengurangan subsidi BBM hingga nilai dollar yang mengugat sangat tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi dalam negeri meskipun disepakati pemeritah dan DPR, tapi terdengar jelas masih tidak confiden pada 5,3 persen dan inflasi 3.6 persen tahun 2023," katanya.
"Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana di Jakarta, Jumat (7/10).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan implementasi regulasi zero ODOL pada 2023 berdasarkan roadmap yang lebih akurat dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi terkini. D
ia menjelaskan, kalau zero ODOL dipaksakan pada januari 2023 maka jumlah angkutan logistik akan berkurang drastis karena ketersediaan truk juga tidak terencana dengan baik. "Hal ini akan memacu inflasi menjadi lebih tinggi dari yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR," katanya.
Dia mengatakan, inflasi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan minimnya angkutan darat. Secara khusus, dia mengungkapkan industri yang terdampak dari zero ODOL ini setidaknya adalah semen, kelapa sawit, bahan pangan kebutuhan pokok, tekstil, kaca, air minum dalam kemasan(AMDK) dan banyak sektor lainnya.
Danang mengatakan, asosiasi industri terimbas meminta pemerintah untuk memulai roadmap baru terkait kebijakan zero ODOL. Mantan direktur eksekutif APINDO ini melanjutkan, roadmap dimulai pada 2023 dengan estimasi patuh pada zero ODOL sekitar 3 atau 5 tahun ke depan.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinergi regulasi semua kementerian dan pemerintah daerah untuk memasikan recovery ekonomi berlangsung dengan baik. Dia mengingatkan bahwa dunia usaha baru saja berusaha memperbaiki nasib menghadapi bencana pandemi Covid-19 meskipun saat ini dihadang masalah lain seperti pengurangan subsidi BBM hingga nilai dollar yang mengugat sangat tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi dalam negeri meskipun disepakati pemeritah dan DPR, tapi terdengar jelas masih tidak confiden pada 5,3 persen dan inflasi 3.6 persen tahun 2023," katanya.
Explore More