Pengusaha: Ekonomi Bisa Terjun Bebas Kalau Zero ODOL Berlaku di 2023
loading...
A
A
A
Vice Chairman Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto mengatakan, penerapan zero ODOL yang tergesa-gesa bakal melumpuhkan industri logistik. Dia mengatakan, penyedia jasa logistik merupakan mesik perekonomian nasional yang telah memberikan Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
"Nah kok diganggu dengan adanya ODOL ya. Sebelum ODOL, kenaikan tarif jalan tol, kemudian pungli, selanjutnya BBM," katanya.
Dia meminta pemerintah agar tidak semena-mena dalam menerapkan kebijakan tertentu. Dia meminta agar pelaku industri logistik dan pengusaha juga ikut diundang dalam membahas regulasi terkait ODOL.
"Kami mau nggak jadi bagian dari pemecahan masalah, bukan malah jadi bagian problem, jangan jadi part of the problem, harus part of the solution dong, gitu loh," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Susanto, menyayangkan kebijakan tersebut dilaksanakan saat kondisi perekonomian Indonesia sedang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, program konversi truk memerlukan capital expenditure yang besar, terutama dilihat dari sisi para pengusaha dan keterbatasan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
"Nah kok diganggu dengan adanya ODOL ya. Sebelum ODOL, kenaikan tarif jalan tol, kemudian pungli, selanjutnya BBM," katanya.
Dia meminta pemerintah agar tidak semena-mena dalam menerapkan kebijakan tertentu. Dia meminta agar pelaku industri logistik dan pengusaha juga ikut diundang dalam membahas regulasi terkait ODOL.
"Kami mau nggak jadi bagian dari pemecahan masalah, bukan malah jadi bagian problem, jangan jadi part of the problem, harus part of the solution dong, gitu loh," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Susanto, menyayangkan kebijakan tersebut dilaksanakan saat kondisi perekonomian Indonesia sedang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, program konversi truk memerlukan capital expenditure yang besar, terutama dilihat dari sisi para pengusaha dan keterbatasan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
(akr)
Explore More