Krisis Akibat Pandemi, Bisakah UMKM Jadi Penyelamat Ekonomi (Lagi)
loading...
A
A
A
Di saat daya beli masyarakat meningkat, UMKM harus mendapatkan stimulus pendanaan untuk modal usaha. Sejatinya banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah. Salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 triliun dengan bunga 6% dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Namun, hingga saat ini, dana KUR sebesar Rp129 triliun belum terserap oleh UMKM. Termasuk, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebesar Rp30 triliun. “Masalahnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana,” ujar Menteri Teten.
Teten mengakui, banyak perusahaan financial technology (fintech) yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan fintech. “Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (fintech), tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM untuk naik kelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur menyatakan, masih banyak UMKM yang belum mampu mengakses dana perbankan dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan, terutama terkait agunan.
Dengan adanya perusahaan fintech, seharusnya risk profile di perbankan akan terpotong. “Di marketplace, kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang sudah dihasilkan,” kata Bobby.
Jadi, bagi Bobby, dengan adanya analisa digital di marketplace, fintech merupakan pintu baru bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan. “Bahkan, saya mengusulkan, dengan masih sulitnya UMKM mengakses KUR, bank pelaksana KUR bisa bekerja sama dengan perusahaan Fintech,” jelas Bobby.
Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, sektor UMKM masih akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi di tengah krisis. Sekitar 60% struktur PDB Indonesia digerakkan oleh UMKM. (Baca juga: Pelaku UMKM Mulai Rasakan Pemanfaatkan program PEN)
“Jadi mereka cepat sekali kena hit pada situasi saat ini tetapi juga cepat pulih. Setelah pelonggaran pun kelihatan UMKM mulai bergerak. Artinya mereka sudah mulai melakukan banyak kegiatan utamanya perdagangan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).
Menurut Tauhid, sektor UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri. Hanya sekitar 20% yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Jadi bukan karena stimulus tetapi karena kekuatan modal sendiri. Proses recovery-nya pun mungkin agak berbeda dengan krisis 1998,” imbuhnya.
Tauhid menambahkan, stimulus untuk UMKM yang diberikan pemerintah juga belum berjalan optimal. Dari sisi plafon menurut dia sudah cukup bagi UMKM . Namun masalahnya tidak semua UMKM bisa mendapatkan fasilitas ini.
Namun, hingga saat ini, dana KUR sebesar Rp129 triliun belum terserap oleh UMKM. Termasuk, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebesar Rp30 triliun. “Masalahnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana,” ujar Menteri Teten.
Teten mengakui, banyak perusahaan financial technology (fintech) yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan fintech. “Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (fintech), tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM untuk naik kelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur menyatakan, masih banyak UMKM yang belum mampu mengakses dana perbankan dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan, terutama terkait agunan.
Dengan adanya perusahaan fintech, seharusnya risk profile di perbankan akan terpotong. “Di marketplace, kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang sudah dihasilkan,” kata Bobby.
Jadi, bagi Bobby, dengan adanya analisa digital di marketplace, fintech merupakan pintu baru bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan. “Bahkan, saya mengusulkan, dengan masih sulitnya UMKM mengakses KUR, bank pelaksana KUR bisa bekerja sama dengan perusahaan Fintech,” jelas Bobby.
Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, sektor UMKM masih akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi di tengah krisis. Sekitar 60% struktur PDB Indonesia digerakkan oleh UMKM. (Baca juga: Pelaku UMKM Mulai Rasakan Pemanfaatkan program PEN)
“Jadi mereka cepat sekali kena hit pada situasi saat ini tetapi juga cepat pulih. Setelah pelonggaran pun kelihatan UMKM mulai bergerak. Artinya mereka sudah mulai melakukan banyak kegiatan utamanya perdagangan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).
Menurut Tauhid, sektor UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri. Hanya sekitar 20% yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Jadi bukan karena stimulus tetapi karena kekuatan modal sendiri. Proses recovery-nya pun mungkin agak berbeda dengan krisis 1998,” imbuhnya.
Tauhid menambahkan, stimulus untuk UMKM yang diberikan pemerintah juga belum berjalan optimal. Dari sisi plafon menurut dia sudah cukup bagi UMKM . Namun masalahnya tidak semua UMKM bisa mendapatkan fasilitas ini.