Pesan Menteri Ekonomi Jerman ke China: Kami Pasar Terbuka, Tapi Tidak Berarti Bodoh
loading...
A
A
A
Anggota koalisi Scholz di Berlin telah menyatakan, keprihatinannya terhadap hubungan Jerman dengan China. Habeck mengatakan, bahwa meskipun ada "hungan baik dengan China," dia "tidak bisa menjanjikan" tidak akan ada argumen lain tentang topik tersebut di dalam pemerintah Jerman.
Sejarah hak asasi manusia China adalah salah satu alasan keraguan negara-negara untuk tumbuh lebih dekat dengan negara itu. Pada bulan Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya dapat dikategorikan sebahai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara pemerintahan Joe Biden (Presiden AS) memberlakukan pembatasan perdagangan pada lebih dari 30 entitas China pada bulan Desember terkait pelanggaran hak asasi manusia. Beijing telah berulang kali membantah bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur.
Investor dan pebisnis di luar China juga menjadi lebih berhati-hati ketika berurusan dengan negara berjuluk Negeri Tirai Bambu itu dalam beberapa tahun terakhir. Sentimen seperti penguncian Covid-19 yang ketat mencekik rantai pasokan dan Beijing menindak perusahaan teknologi asing, menjadi beberapa pertimbangan.
Sesuatu yang diyakini tidak akan jauh berbeda saat ini saat Presiden Xi Jinping telah menetapkan rencana untuk masa jabatan ketiganya.
Kemitraan dengan China
Hubungan antara Eropa dan China "harus menjadi kemitraan" karena keunggulan China di pasar global, demikian menurut Dekan PSIA di Sciences Po, Arancha Gonzalez dan Wakil Presiden di Kamar Dagang Internasional, Philippe Varin.
"Sekarang ada ruang untuk kerja sama dan kita harus menggunakannya," kata Gonzalez.
"Jika kita ingin menjamin stabilitas keuangan secara global, jika kita ingin memerangi pandemi, jika kita ingin berhasil dalam perang melawan perubahan iklim, kita harus berbicara dan berdiskusi dengan China," ungkap Gonzalez.
Dia menambahkan, Eropa mungkin juga harus berbicara dengan China "jika kita ingin menghindari ... senjata nuklir yang digunakan di benua Eropa."
Sejarah hak asasi manusia China adalah salah satu alasan keraguan negara-negara untuk tumbuh lebih dekat dengan negara itu. Pada bulan Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya dapat dikategorikan sebahai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara pemerintahan Joe Biden (Presiden AS) memberlakukan pembatasan perdagangan pada lebih dari 30 entitas China pada bulan Desember terkait pelanggaran hak asasi manusia. Beijing telah berulang kali membantah bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur.
Investor dan pebisnis di luar China juga menjadi lebih berhati-hati ketika berurusan dengan negara berjuluk Negeri Tirai Bambu itu dalam beberapa tahun terakhir. Sentimen seperti penguncian Covid-19 yang ketat mencekik rantai pasokan dan Beijing menindak perusahaan teknologi asing, menjadi beberapa pertimbangan.
Sesuatu yang diyakini tidak akan jauh berbeda saat ini saat Presiden Xi Jinping telah menetapkan rencana untuk masa jabatan ketiganya.
Kemitraan dengan China
Hubungan antara Eropa dan China "harus menjadi kemitraan" karena keunggulan China di pasar global, demikian menurut Dekan PSIA di Sciences Po, Arancha Gonzalez dan Wakil Presiden di Kamar Dagang Internasional, Philippe Varin.
"Sekarang ada ruang untuk kerja sama dan kita harus menggunakannya," kata Gonzalez.
"Jika kita ingin menjamin stabilitas keuangan secara global, jika kita ingin memerangi pandemi, jika kita ingin berhasil dalam perang melawan perubahan iklim, kita harus berbicara dan berdiskusi dengan China," ungkap Gonzalez.
Dia menambahkan, Eropa mungkin juga harus berbicara dengan China "jika kita ingin menghindari ... senjata nuklir yang digunakan di benua Eropa."
Explore More