Erick Thohir Tegaskan Pupuk Indonesia Siap Dukung Ketahanan Pangan

Fasilitas tersebut terdiri dari tiga unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit distribution center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.

Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi. Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatra Utara, hingga Aceh.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non-subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” ucap Erick.

Senada, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan PIHC sejatinya telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif.

Untuk memperkuat upaya tersebut, PIHC juga sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. PIHC juga tengah membangun pabrik baru agar bisa meningkatkan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional.



"Sebagai produsen, Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional. Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ujar Bakir.