Soal Usulan Organisasi Negara Penghasil Nikel, Menteri ESDM: Jangan Jadi Kartel
loading...
Menteri ESDM Arifin Tafsir memberikan, catatan menyusul adanya usulan pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tafsir menilai perlunya kesamaan visi negara-negara dengan sumber daya nikel . Pernyataan ini menyusul adanya usulan pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia .
Arifin mencatat, memang diperlukan kebijakan bersama jika beberapa negara penghasil nikel menyepakati pembentukan organisasi internasional, terutama pemanfaatan nikel secara keseragaman.
"Saya pikir ya, memang harus ada kesatuan visi di negara-negara dengan sumber daya alam nikel, itu bagaimana mereka memberlakukan material ini ke depan, kebijakannya supaya ada keseragaman," ungkap Menteri Arifin saat ditemui wartawan di kawasan Bundara Hotel Indonesia, Minggu (20/11/2022).
Meski cenderung menyepakati adanya organisasi tersebut, Arifin justru mewanti-wanti wadah serupa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) itu justru memberlakukan kartel. Di mana, oraganisasi ini bisa menetapkan harga hingga membatasi komoditas energi tersebut.
"Cuma satu pesan saya ini jangan sampai jadi kartel," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Bahlil menilai adanya organisasi negara-negara dengan sumber daya nikel dapat mengoordinasikan kebijakan komoditas tersebut. Apalagi, Indonesia saat ini sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata,” kata dia.
Arifin mencatat, memang diperlukan kebijakan bersama jika beberapa negara penghasil nikel menyepakati pembentukan organisasi internasional, terutama pemanfaatan nikel secara keseragaman.
"Saya pikir ya, memang harus ada kesatuan visi di negara-negara dengan sumber daya alam nikel, itu bagaimana mereka memberlakukan material ini ke depan, kebijakannya supaya ada keseragaman," ungkap Menteri Arifin saat ditemui wartawan di kawasan Bundara Hotel Indonesia, Minggu (20/11/2022).
Meski cenderung menyepakati adanya organisasi tersebut, Arifin justru mewanti-wanti wadah serupa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) itu justru memberlakukan kartel. Di mana, oraganisasi ini bisa menetapkan harga hingga membatasi komoditas energi tersebut.
"Cuma satu pesan saya ini jangan sampai jadi kartel," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Bahlil menilai adanya organisasi negara-negara dengan sumber daya nikel dapat mengoordinasikan kebijakan komoditas tersebut. Apalagi, Indonesia saat ini sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata,” kata dia.
Lihat Juga :
(akr)
