Pembentukan BLU Batu Bara Ditargetkan Rampung Akhir 2022
loading...
Pembentukan BLU batu bara masih dalam tahap pembahasan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) mengatakan pembentukan badan layanan umum ( BLU ) bayu bara hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Targetnya, BLU batu bara akan terbentuk pada akhir tahun 2022.
"Kami masih terus melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait, kami harapkan ini bisa selesai sebelum memasuki 2023," kata Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, dikutip virtual, Senin (21/11/2022).
Untuk membentuk BLU, pemerintah perlu lebih dulu membuat regulasi yang memayungi operasional BLU. Arifin menuturkan, progres penyiapan rancangan peraturan presiden telah sampai ke pembahasan harmoniasasi antara kementerian lembaga yang telah dilaksanakan dalam tiga putaran.
Pembahasan kini mengerucut pada dampak status penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dana kompensasi batubara terhadap postur APBN, khususnya untuk mandatori dana pendidikan dan kesehatan.
Merujuk paparan Kementerian ESDM, objek pungutan dana kompensasi diberlakukan untuk penjualan batu bara ekspor dan domestik. Asumsi harga batu bara acuan (HBA) yang dikenakan, yakni USD200 per ton maka dana kompensasi yang dikelola BLU sekitar Rp137,6 triliun.
"Pembahasan yang mengemuka antara lain berkaitan dengan konsekuensi BLU sebagai APBN khususnya pendanaan bagi pendidikan dan kesehatan, yaitu mandatory spending, mekanisme pungutan dan penyaluran akan mengikuti pola pada BPDPKS sawit," ujarnya.
Nantinya, besaran pungutan ditentukan berdasarkan kalori ditambahkan dengan nilai PPN 11%. "Dana kompensasi diberikan kepada semua pemasok batu bara dalam negeri untuk PLN maupun industri kecuali smelter," tutur Arifin.
"Kami masih terus melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait, kami harapkan ini bisa selesai sebelum memasuki 2023," kata Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, dikutip virtual, Senin (21/11/2022).
Untuk membentuk BLU, pemerintah perlu lebih dulu membuat regulasi yang memayungi operasional BLU. Arifin menuturkan, progres penyiapan rancangan peraturan presiden telah sampai ke pembahasan harmoniasasi antara kementerian lembaga yang telah dilaksanakan dalam tiga putaran.
Pembahasan kini mengerucut pada dampak status penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dana kompensasi batubara terhadap postur APBN, khususnya untuk mandatori dana pendidikan dan kesehatan.
Merujuk paparan Kementerian ESDM, objek pungutan dana kompensasi diberlakukan untuk penjualan batu bara ekspor dan domestik. Asumsi harga batu bara acuan (HBA) yang dikenakan, yakni USD200 per ton maka dana kompensasi yang dikelola BLU sekitar Rp137,6 triliun.
"Pembahasan yang mengemuka antara lain berkaitan dengan konsekuensi BLU sebagai APBN khususnya pendanaan bagi pendidikan dan kesehatan, yaitu mandatory spending, mekanisme pungutan dan penyaluran akan mengikuti pola pada BPDPKS sawit," ujarnya.
Nantinya, besaran pungutan ditentukan berdasarkan kalori ditambahkan dengan nilai PPN 11%. "Dana kompensasi diberikan kepada semua pemasok batu bara dalam negeri untuk PLN maupun industri kecuali smelter," tutur Arifin.
(uka)
Explore More