Dewan SDA Nasional Buka Penerimaan Anggota Unsur Non Pemerintah

JAKARTA - Dewan Sumber Daya Air Nasional menyelenggarakan penerimaan Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode 2023-2028. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Penjaringan Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah dilakukan karena dibutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik antar kementerian/lembaga maupun unsur nonpemerintah. Pelaksanaan pendaftarannya akan dibuka pada 2023 secara langsung di Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional atau secara daring melalui situs website dsdan.go.id.

Sebelumnya Dewan SDA Nasional telah menggelar sidang pleno yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Sidang Pleno membahas dan menyepakati empat rekomendasi isu strategis dan rencana kerja tahun 2023.

(Baca juga:Jokowi Tunjuk Luhut Pandjaitan Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional)

Empat rumusan rekomendasi isu strategis tersebut yaitu pelestarian hutan dan perlindungan sumber air, rasionalisasi pemanfaatan air untuk pertanian tanaman pangan beririgasi, tinjauan peran lubang biopori dan sumur resapan untuk mitigasi genangan, serta pengelolaan terpadu air permukaan dan air tanah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang diwakili oleh Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko, berharap agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional.

“Kami mengharapkan agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional,” kata Dirjen Jarot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/12/2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan SDA Nasional mengimbau agar partisipasi aktif baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dapat ditingkatkan. Tujuannya agar dapat menghasilkan rumusan kebijakan SDA yang lebih implementatif dan berdampak luas. Mengingat Indonesia perlu bersiap untuk dapat menghadapi segala permasalahan global, seperti perubahan iklim dan krisis pangan.

(Baca juga:Hari Lingkungan Hidup, KLHK Ajak Masyarakat Jaga Sumber Daya Air)

“Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” kata Menko Luhut.

Menteri Luhut juga berharap Dewan SDA Nasional dapat menjadi motor penggerak dan menghasilkan pemikiran srategis untuk memperkuat posisi Indonesia di bidang manajemen sumber daya air.