Subsidi Elpiji 3 Kg Akan Dilakukan Tertutup, Tahap Awal Beli dengan Menunjukkan KTP

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menekankan, bahwa pembelian elpiji 3 kg hanya perlu memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , tanpa harus mengunduh aplikasi ataupun scan barcode. Sebelumnya sempat beredar wacana pembelian gas melon 3 Kg bakal menggunakan aplikasi MyPertamina.



Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, rencana pemerintah untuk memperketat penyaluran subsidi gas LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran dengan menunjukkan KTP.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, bahwa persereoan tengah mengupayakan untuk menyelaraskan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dengan konsumen gas LPG 3 Kg.

"Kita sedang mensinkronkan data P3KE dengan data pembeli LPG 3 kg, data P3KE akan diinput dalam web based subsiditepat," kata Irto kepada MNC Portal, Senin (26/12/2022).



Dia menuturkan bahwa nanti masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi ataupun QR Code. Namun, menurut dia hanya melalukan pembelian seperti biasa dan hanya tunjukkan KTP.

"Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP nya," tutur Irto.

Sebagaimana diketahui, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengungkapkan, bahwa pembelian LPG 3 kg dengan KTP ini dilakukan sebagai tahap menuju distribusi subsidi tertutup, sehingga subsidi benar-benar diberikan kepada yang berhak.

"Itu menuju distribusi tertutup, LPG itu kan ada subsidinya, supaya subsidi itu tepat sasaran supaya orang-orang yang berhak," kata Erika.

Dia mengutarakan bahwa ke depan subsidi LPG 3 kg dilakukan secara tertutup. Dia menuturkan, data pembeli LPG 3 kg selanjutnya akan dicocokkan dengan data P3KE.

"Iya (secara tertutup), dengan menyerahkan KTP, kemudian kan nanti ada data, dicocokkan data P3KE ya, itu memang orang-orang yang miskin," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan, bahwa impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Indonesia mencapai Rp80 triliun. Nilai inport itu pun katanya masih harus disubsidi lagi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun supaya bisa dinikmati masyarakat dengan harga murah.

"Rp80 triliun itu pun harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 triliun hingga Rp70 triliun," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menurut mantan walikota Solo itu, impor tersebut harus segera dihentikan. Pasalnya, negara lain yang diuntungkan dari impor itu. Padahal Indonesia memiliki bahan bakunya yakni batu bara yang bisa diubah menjadi dimetil eter alias DME.

DME sendiri merupakan merupakan jenis bahan bakar yang terdiri dari senyawa organik. Produk bernilai tambah dari batu bara itu dapat menjadi bahan bakar pengganti LPG.