Deputi Gubernur BI Terpilih Mesti Mampu Jaga Dana Asing Tak Mabur
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komis XI DPR RI memutuskan untuk mengumumkan hasil pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru pada Senin depan, 13 Juli 2020. Pengumuman itu dilakukan setelah ketiga calon menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung selama dua hari.
Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, penentuan deputi gubernur BI itu harus mempertimbangkan kemampuan para kandidat dalam membaca arah kebijakan moneter global, khususnya terkait aliran likuiditas dari negara maju.
"Saat ini Indonesia cukup beruntung karena ada auantitative easing dari bank sentral AS yang masuk ke negara berkembang. Tapi ketika terjadi tappering off maka risiko capital outflow membayangi Indonesia," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Kata dia, yang dibutuhkan intuisi dan analisis yang kuat, serta langkah antisipatif apa yang dibutuhkan deputi gubernur BI untuk mencegah outflow dana asing tersebut. ( Baca juga:Deputi Gubernur BI Baru Mesti Kembangkan Usaha Wong Cilik )
"Berikutnya terkait dengan koordinasi fiskal dan moneter harus lebih harmonis. Bukan berarti BI di bawah otoritas fiskal dan meninggalkan independensinya, tapi perlu perbaikan koordinasi sehingga stimulus fiskalnya jalan dan paralel stimulus moneter juga jalan," katanya.
Dia menambahkan, kemampuan untuk menyiapkan worst scenario akibat burden sharing. Kebijakan burden sharing punya implikasi negatif bagi ekonomi, salah satunya adalah kenaikan inflasi pasca-2020 akibat bertambahnya jumlah uang beredar.
Pasalnya, jika inflasi naik tinggi maka daya beli masyarakat akan tertekan. Ini kuncinya, BI mengendalikan inflasi dari sisi lainnya, yakni volatile food atau bahan pangan.
"BI tentu tidak bisa bekerja sendiri tapi harus kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini pentingnya fungsi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dijalankan dengan lebih optimal," jelasnya.
Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, penentuan deputi gubernur BI itu harus mempertimbangkan kemampuan para kandidat dalam membaca arah kebijakan moneter global, khususnya terkait aliran likuiditas dari negara maju.
"Saat ini Indonesia cukup beruntung karena ada auantitative easing dari bank sentral AS yang masuk ke negara berkembang. Tapi ketika terjadi tappering off maka risiko capital outflow membayangi Indonesia," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Kata dia, yang dibutuhkan intuisi dan analisis yang kuat, serta langkah antisipatif apa yang dibutuhkan deputi gubernur BI untuk mencegah outflow dana asing tersebut. ( Baca juga:Deputi Gubernur BI Baru Mesti Kembangkan Usaha Wong Cilik )
"Berikutnya terkait dengan koordinasi fiskal dan moneter harus lebih harmonis. Bukan berarti BI di bawah otoritas fiskal dan meninggalkan independensinya, tapi perlu perbaikan koordinasi sehingga stimulus fiskalnya jalan dan paralel stimulus moneter juga jalan," katanya.
Dia menambahkan, kemampuan untuk menyiapkan worst scenario akibat burden sharing. Kebijakan burden sharing punya implikasi negatif bagi ekonomi, salah satunya adalah kenaikan inflasi pasca-2020 akibat bertambahnya jumlah uang beredar.
Pasalnya, jika inflasi naik tinggi maka daya beli masyarakat akan tertekan. Ini kuncinya, BI mengendalikan inflasi dari sisi lainnya, yakni volatile food atau bahan pangan.
"BI tentu tidak bisa bekerja sendiri tapi harus kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini pentingnya fungsi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dijalankan dengan lebih optimal," jelasnya.
(uka)
Lihat Juga :
