Mengungkap Opsi Menambal Pendanaan Kereta Cepat Beserta Risikonya
Selasa, 03 Januari 2023 - 14:00 WIB
loading...
Pengamat mengungkapkan, beberapa opsi pendanaan untuk menambal membengkaknya pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) sebesar Rp3,2 triliun. Tujuan utamanya agar proyek tersebut bisa rampung pada pertengahan tahun 2023.
Baca Juga: PMN KAI Rp3,2 Triliun Cair Akhir Desember, Dananya Buat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Jalan Antar Kota MTI, Aditya Dwi Laksana mengungkapkan, beberapa kemungkinan yang menjadi dasar Pemerintah menggunakan PMN untuk menambal kekurangan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung .
Menurut Aditya, sebetulnya ada beberapa opsi lagi selain menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk mendanai proyek tersebut. Namun setiap skema pembiayaan tentu memiliki risikonya masing-masing. Akhirnya PMN dipilih karena mengandung tingkat risiko yang tidak terlalu tinggi.
"Bisa juga melalui penerbitan obligasi, tetapi obligasi ini tergantung pada prospek bisnis ke depan, khawatirnya nanti obligasi tidak diminati karena menang potensi dan prospek bisnisnya masih belum jelas," ujar Aditya dalam Market Review IDXChannel, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp21 Triliun, MTI Sebut Perencanaan Proyek Tidak Tepat
Selanjutnya opsi lainnya jika tidak menggunakan dana PMN, bisa juga dengan mengurangi presentase kepemilikan dari proyek KCIC tersebut, misalnya porsi kepemilikan China lebih besar dari Indonesia. Supaya pembengkakan yang ditanggung Indonesia bisa lebih kecil.
Baca Juga: PMN KAI Rp3,2 Triliun Cair Akhir Desember, Dananya Buat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Jalan Antar Kota MTI, Aditya Dwi Laksana mengungkapkan, beberapa kemungkinan yang menjadi dasar Pemerintah menggunakan PMN untuk menambal kekurangan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung .
Menurut Aditya, sebetulnya ada beberapa opsi lagi selain menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk mendanai proyek tersebut. Namun setiap skema pembiayaan tentu memiliki risikonya masing-masing. Akhirnya PMN dipilih karena mengandung tingkat risiko yang tidak terlalu tinggi.
"Bisa juga melalui penerbitan obligasi, tetapi obligasi ini tergantung pada prospek bisnis ke depan, khawatirnya nanti obligasi tidak diminati karena menang potensi dan prospek bisnisnya masih belum jelas," ujar Aditya dalam Market Review IDXChannel, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp21 Triliun, MTI Sebut Perencanaan Proyek Tidak Tepat
Selanjutnya opsi lainnya jika tidak menggunakan dana PMN, bisa juga dengan mengurangi presentase kepemilikan dari proyek KCIC tersebut, misalnya porsi kepemilikan China lebih besar dari Indonesia. Supaya pembengkakan yang ditanggung Indonesia bisa lebih kecil.
Lihat Juga :
