Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp608,3 Triliun, Tertinggi Sedekade Terakhir
Rabu, 04 Januari 2023 - 15:51 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pendidikan adalah salah satu komponen penting. Melalui sektor pendidikan, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat Dalam Jurnal Humanitas (2020) bertajuk ‘Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini Untuk Perempuan Indonesia’, Kartini berpandangan bahwa pendidikan merupakan hal yang harus didapatkan seluruh masyarakat, terutama perempuan. Sebab, pendidikan mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa.
Berdasarkan data yang dirangkum BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Statistik Pendidikan 2022, persentase melek huruf di Indonesia hampir menyentuh angka 100%, pada tiap kelompok umur. Angka melek huruf pada kelompok umur pertama (15-24 tahun) adalah 99,80%. Pada kelompok kedua (15-59 tahun), angka melek hurufnya adalah 98,45%. Terakhir, angka melek huruf pada masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas adalah 96,35%.
Baca Juga: Kemendikbudristek Ajukan Tambahan Rp10,14 Triliun di Pagu Anggaran 2023
Sejak 2020, pemberantasan buta aksara terus menjadi fokus pemerintah. Menurut pengamatan Litbang MPI, angka buta huruf yang belum mencapai 100% tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi. Melansir laman Kemendikbud, pemerintah akan melakukan edukasi yang berfokus pada daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Beberapa provinsi yang dianggap masih memiliki tingkat buta aksara tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Anggaran pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah untuk memajukan sektor ini.
Mengutip laporan Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ‘Pagu APBDN Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022’, anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp542,83 triliun atau 20% dari APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, yakni Rp550 triliun.
Tim Litbang MPI juga memperoleh data dari Kementerian Keuangan dalam laporan ‘Informasi APBN 2022’. Laporan itu menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai Rp542,83 triliun dimanfaatkan untuk program bidikmisi atau KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah, beasiswa LPDP, dan program Indonesia Pintar.
Beberapa kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2022 di bidang pendidikan adalah meningkatkan perhatian kepada guru honorer, melakukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, dilakukannya penguatan pendidikan karakter bangsa, dan adanya pemerataan kualitas sarana serta prasarana pendidikan.
Ranah pendidikan Indonesia turut tampil dalam pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan atau Education Working Group, pada rangkaian acara G20 di Bali. Dengan ini, pemerintah melalui Kemdikbudristek, menunjukkan semangat untuk bersama melakukan transformasi bidang pendidikan sebagai komitmen global pulih dari era pandemi Covid-19.
Menginjak tahun 2023, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp608,3 triliun untuk sektor pendidikan. Alokasi tersebut mencapai 20% dari rencana belanja negara tahun 2023 yang totalnya Rp3.041,7 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir.
Baca Juga: Jadi Prioritas, Jokowi Anggarkan Rp 608,3 T untuk Pendidikan di RAPBN 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa angka tersebut masih menggambarkan komitmen 20% dari APBN. Anggaran tersebut akan dialokasikan Rp233,9 triliun untuk program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa dan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Anggaran juga akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru, baik PNS maupun bukan PNS.
Sri Mulyani juga menyebutkan, pemerintah akan menyalurkan dana ke daerah yang ditunjuk untuk membiayai operasional sekolah kepada setidaknya 44,2 juta siswa. Biaya operasional PAUD juga akan diberikan untuk 6,1 juta siswa di seluruh Tanah Air.
Seperti diketahui, PAUD memang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam sektor pendidikan. Pemerintah ingin memastikan kesiapan anak sebelum mereka memasuki jenjang SD. Maka dari itu, program pendidikan 1 tahun PAUD pra-sekolah gencar dilakukan.
Baca pembahasan mengenai Economic Outlook 2023 selengkapnya di IDXChannel.com melalui link berikut https://www.idxchannel.com/tag/spesial-isu
Sementara itu, pada dokumen ‘Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024’, diproyeksikan bahwa angka kesiapan sekolah (dalam seluruh jenjang) adalah 75,59%. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, yakni 75,38%. Padahal, target di tahun 2022 tersebut belum tercapai. Data pada Statistik Pendidikan 2022 menunjukkan, angka kesiapan sekolah di Indonesia sebesar 74,34%.
Berdasarkan data yang dirangkum BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Statistik Pendidikan 2022, persentase melek huruf di Indonesia hampir menyentuh angka 100%, pada tiap kelompok umur. Angka melek huruf pada kelompok umur pertama (15-24 tahun) adalah 99,80%. Pada kelompok kedua (15-59 tahun), angka melek hurufnya adalah 98,45%. Terakhir, angka melek huruf pada masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas adalah 96,35%.
Baca Juga: Kemendikbudristek Ajukan Tambahan Rp10,14 Triliun di Pagu Anggaran 2023
Sejak 2020, pemberantasan buta aksara terus menjadi fokus pemerintah. Menurut pengamatan Litbang MPI, angka buta huruf yang belum mencapai 100% tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi. Melansir laman Kemendikbud, pemerintah akan melakukan edukasi yang berfokus pada daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Beberapa provinsi yang dianggap masih memiliki tingkat buta aksara tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Anggaran pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah untuk memajukan sektor ini.
Mengutip laporan Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ‘Pagu APBDN Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022’, anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp542,83 triliun atau 20% dari APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, yakni Rp550 triliun.
Tim Litbang MPI juga memperoleh data dari Kementerian Keuangan dalam laporan ‘Informasi APBN 2022’. Laporan itu menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai Rp542,83 triliun dimanfaatkan untuk program bidikmisi atau KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah, beasiswa LPDP, dan program Indonesia Pintar.
Beberapa kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2022 di bidang pendidikan adalah meningkatkan perhatian kepada guru honorer, melakukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, dilakukannya penguatan pendidikan karakter bangsa, dan adanya pemerataan kualitas sarana serta prasarana pendidikan.
Ranah pendidikan Indonesia turut tampil dalam pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan atau Education Working Group, pada rangkaian acara G20 di Bali. Dengan ini, pemerintah melalui Kemdikbudristek, menunjukkan semangat untuk bersama melakukan transformasi bidang pendidikan sebagai komitmen global pulih dari era pandemi Covid-19.
Menginjak tahun 2023, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp608,3 triliun untuk sektor pendidikan. Alokasi tersebut mencapai 20% dari rencana belanja negara tahun 2023 yang totalnya Rp3.041,7 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir.
Baca Juga: Jadi Prioritas, Jokowi Anggarkan Rp 608,3 T untuk Pendidikan di RAPBN 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa angka tersebut masih menggambarkan komitmen 20% dari APBN. Anggaran tersebut akan dialokasikan Rp233,9 triliun untuk program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa dan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Anggaran juga akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru, baik PNS maupun bukan PNS.
Sri Mulyani juga menyebutkan, pemerintah akan menyalurkan dana ke daerah yang ditunjuk untuk membiayai operasional sekolah kepada setidaknya 44,2 juta siswa. Biaya operasional PAUD juga akan diberikan untuk 6,1 juta siswa di seluruh Tanah Air.
Seperti diketahui, PAUD memang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam sektor pendidikan. Pemerintah ingin memastikan kesiapan anak sebelum mereka memasuki jenjang SD. Maka dari itu, program pendidikan 1 tahun PAUD pra-sekolah gencar dilakukan.
Baca pembahasan mengenai Economic Outlook 2023 selengkapnya di IDXChannel.com melalui link berikut https://www.idxchannel.com/tag/spesial-isu
Sementara itu, pada dokumen ‘Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024’, diproyeksikan bahwa angka kesiapan sekolah (dalam seluruh jenjang) adalah 75,59%. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, yakni 75,38%. Padahal, target di tahun 2022 tersebut belum tercapai. Data pada Statistik Pendidikan 2022 menunjukkan, angka kesiapan sekolah di Indonesia sebesar 74,34%.
(nng)
Lihat Juga :
