DPR Akan Minta Klarifikasi Menteri Rini soal Utang ke China
Kamis, 25 Juni 2015 - 20:26 WIB
DPR Akan Minta Klarifikasi Menteri Rini soal Utang ke China
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR RI akan meminta Menteri BUMN Rini Soemarno klarifikasi soal pinjaman Rp520 triliun ke China. Pasalnya, pinjaman tersebut diduga piutang lancar BUMN yang digadaikan ke pihak asing.
"Kita akan klarifikasi pinjaman ke Tiongkok sebesar Rp500 triliun. Ini rencana untuk mau di alihkan ke BUMN. Tentunya kami Komisi VI kalau bicara PMN kami masih sangat prihatin dengan keadaan ekonomi negara yang carut marut yang tidak stabil, maka suntikan kepada BUMN kembali kita pertimbangkan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus di DPR, Kamis (25/6/2015).
Menurut dia, seharusnya Menteri Rini tidak memaksakan pinjaman di tengah perekonomian negara yang melemah. "Karena ini sebetulnya hanya pengalihan APBN dari kementerian teknis ke BUMN melalui PMN. Kalau memang ada prioritas USD sedang naik. Sembako mahal dan lain-lain, maka kita harus paham masalah itu jangan di paksakan," tuturnya.
Seperti diketahui, rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, Menteri Rini mengatakan bahwa perbankan China menyatakan telah siap memberi pinjaman sebesar USD50 miliar atau sekitar Rp650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut.
Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan. Menteri Rini telah ikut dan menyaksikan penandatangan pinjaman sebesar Rp520 triliun dengan China.
Namun, yang menjadi masalah adalah kondisi perekonomian Indonesia hingga kini belum menunjukan perubahan positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan tersebut akan jatuh ke tangan asing.
"Kita akan klarifikasi pinjaman ke Tiongkok sebesar Rp500 triliun. Ini rencana untuk mau di alihkan ke BUMN. Tentunya kami Komisi VI kalau bicara PMN kami masih sangat prihatin dengan keadaan ekonomi negara yang carut marut yang tidak stabil, maka suntikan kepada BUMN kembali kita pertimbangkan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus di DPR, Kamis (25/6/2015).
Menurut dia, seharusnya Menteri Rini tidak memaksakan pinjaman di tengah perekonomian negara yang melemah. "Karena ini sebetulnya hanya pengalihan APBN dari kementerian teknis ke BUMN melalui PMN. Kalau memang ada prioritas USD sedang naik. Sembako mahal dan lain-lain, maka kita harus paham masalah itu jangan di paksakan," tuturnya.
Seperti diketahui, rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, Menteri Rini mengatakan bahwa perbankan China menyatakan telah siap memberi pinjaman sebesar USD50 miliar atau sekitar Rp650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut.
Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan. Menteri Rini telah ikut dan menyaksikan penandatangan pinjaman sebesar Rp520 triliun dengan China.
Namun, yang menjadi masalah adalah kondisi perekonomian Indonesia hingga kini belum menunjukan perubahan positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan tersebut akan jatuh ke tangan asing.
(izz)
Lihat Juga :
