Gapmmi: Stop Impor Garam Mati Kita
Gapmmi: Stop Impor Garam Mati Kita
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan stop impor garam, masyarakat terutama industri akan kebingungan.
Selama ini, pemerintah sering mewacanakan menutup keran impor garam terutama garam konsumsi. Namun, lagi-lagi keran impor tersebut dibuka karena besarnya kebutuhan garam di dalam negeri.
"Ya, mati kita (jika kran impor garam ditutup). Otomatis enggak bisa kerja. Karena sempat pas sebelum Lebaran itu industri makan minuman (mamin) berhenti produksi gara-gara hal kecil, yakni enggak ada garam. Padahal, pemakaian garam itu sebetulnya hanya nol koma berapa persen itu kecil sebenarnya. Tapi tanpa garam kan enggak enak, karena itu standar produknya. Nah, akhirnya pemerintah menyadari dibuka lagi izin impornya," terang Adhi di Jakarta, Selasa (6/10/2015)
Dia menyebutkan, pemerintah ingin menyiapkan regulasi bagaimana bahan baku industri supaya diperlancar, agar industri mamin dan lainnya berjalan baik. Apalagi dalam menghadapi kondisi ekonomi seperti sekarang.
Saat ini, lanjut Adhi, kebutuhan garam untuk industri mamin sekitar 397 ribu-an ton. "Itu untuk makanan minuman saja ya. Kalau total kebutuhan yang besar itu untuk industri alkali, seperti industri kaca, kimia, itu kira-kira 1,8 juta ton. Mamin itu kecil sebetulnya cuma segitu. Impornya dari Australia dan India kebanyakan," ungkapnya.
Saat ini, pertumbuhan volume impor garam di Indonesia per tahun sebesar 8%. Terutama tahun ini untuk industri ritel pertumbuhannya mencapai 11%.
"Sekitar 7-8% pertumbuhannya, sesuai dengan pertumbuhan industri ya. Tapi, tahun ini memang industri mamin kalau value memang tetap naik. Kemarin kita bicara dengan retailer itu juga bilang sekitar 8-11% naiknya, itu value ya. Tapi, volume kita flat tahun ini. Ini yang jadi masalah. Padahal, mamin itu volumenya biasa naik lumayan. Nah, ini yang karena masalah perlambatan ekonomi cukup berat juga," tandasnya.
Baca juga:
Rizal Ramli Sebut Ada Tujuh Begal Importasi Garam
700 Ribu Pekerja Cairkan JHT, Indikasi PHK Bertambah
Selama ini, pemerintah sering mewacanakan menutup keran impor garam terutama garam konsumsi. Namun, lagi-lagi keran impor tersebut dibuka karena besarnya kebutuhan garam di dalam negeri.
"Ya, mati kita (jika kran impor garam ditutup). Otomatis enggak bisa kerja. Karena sempat pas sebelum Lebaran itu industri makan minuman (mamin) berhenti produksi gara-gara hal kecil, yakni enggak ada garam. Padahal, pemakaian garam itu sebetulnya hanya nol koma berapa persen itu kecil sebenarnya. Tapi tanpa garam kan enggak enak, karena itu standar produknya. Nah, akhirnya pemerintah menyadari dibuka lagi izin impornya," terang Adhi di Jakarta, Selasa (6/10/2015)
Dia menyebutkan, pemerintah ingin menyiapkan regulasi bagaimana bahan baku industri supaya diperlancar, agar industri mamin dan lainnya berjalan baik. Apalagi dalam menghadapi kondisi ekonomi seperti sekarang.
Saat ini, lanjut Adhi, kebutuhan garam untuk industri mamin sekitar 397 ribu-an ton. "Itu untuk makanan minuman saja ya. Kalau total kebutuhan yang besar itu untuk industri alkali, seperti industri kaca, kimia, itu kira-kira 1,8 juta ton. Mamin itu kecil sebetulnya cuma segitu. Impornya dari Australia dan India kebanyakan," ungkapnya.
Saat ini, pertumbuhan volume impor garam di Indonesia per tahun sebesar 8%. Terutama tahun ini untuk industri ritel pertumbuhannya mencapai 11%.
"Sekitar 7-8% pertumbuhannya, sesuai dengan pertumbuhan industri ya. Tapi, tahun ini memang industri mamin kalau value memang tetap naik. Kemarin kita bicara dengan retailer itu juga bilang sekitar 8-11% naiknya, itu value ya. Tapi, volume kita flat tahun ini. Ini yang jadi masalah. Padahal, mamin itu volumenya biasa naik lumayan. Nah, ini yang karena masalah perlambatan ekonomi cukup berat juga," tandasnya.
Baca juga:
Rizal Ramli Sebut Ada Tujuh Begal Importasi Garam
700 Ribu Pekerja Cairkan JHT, Indikasi PHK Bertambah
(dmd)
Explore More