Pemerintah Siapkan Rp30 T Bayar Uang Muka Infrastruktur
Kamis, 26 November 2015 - 11:19 WIB
Pemerintah Siapkan Rp30 T Bayar Uang Muka Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung kebutuhan belanja pada awal tahun depan sebagai upaya mengakselerasi penyerapan anggaran.
Meski demikian, pemerintah memperkirakan kebutuhan untuk membayar uang muka proyek infrastruktur mencapai Rp30 triliun.
"Kemungkinan untuk pembiayaan belanja infrastruktur di awal tahun antara Rp20 triliun sampai Rp30 triliun untuk bayar uang muka (proyek)," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Secara historikal, Scenaider menambahkan, kebutuhan belanja selama Januari untuk belanja gaji pegawai dan tranfer daerah mencapai Rp50 triliun. Alhasil, total kebutuhan dana untuk belanja awal 2016 mencapai Rp80 triliun.
Scenaider menuturkan, pemerintah akan menerapkan strategi pembiayaan baru untuk membayar belanja tersebut mengingat penerimaan pajak pada awal tahun masih minim.
Namun, dia memastikan pemerintah akan menarik utang tahun ini atau yang dikenal dengan istilah prefunding.
"Prefunding yang diatur dalam UU APBN 2016 sehingga sudah cukup memberikan kewenangan yang memadai. Jadi, nanti teknisnya haya membutuhkan pelaksanaan anggaran biasa," sambungnya.
Kendati demikian, Scenaider mengaku masih menghitung kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini disebabkan, belanja pada awal tahun nanti tidak hanya akan ditutupi melalui utang, melainkan juga dari Sisa Anggaran Lebih (SAL).
"Saldo SAL belum bisa diperkirakan sekarang. Tapi nanti makin besar saldo SAL, makin sedikit penerbitan SBN untuk prefunding," tandasnya.
Meski demikian, pemerintah memperkirakan kebutuhan untuk membayar uang muka proyek infrastruktur mencapai Rp30 triliun.
"Kemungkinan untuk pembiayaan belanja infrastruktur di awal tahun antara Rp20 triliun sampai Rp30 triliun untuk bayar uang muka (proyek)," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Secara historikal, Scenaider menambahkan, kebutuhan belanja selama Januari untuk belanja gaji pegawai dan tranfer daerah mencapai Rp50 triliun. Alhasil, total kebutuhan dana untuk belanja awal 2016 mencapai Rp80 triliun.
Scenaider menuturkan, pemerintah akan menerapkan strategi pembiayaan baru untuk membayar belanja tersebut mengingat penerimaan pajak pada awal tahun masih minim.
Namun, dia memastikan pemerintah akan menarik utang tahun ini atau yang dikenal dengan istilah prefunding.
"Prefunding yang diatur dalam UU APBN 2016 sehingga sudah cukup memberikan kewenangan yang memadai. Jadi, nanti teknisnya haya membutuhkan pelaksanaan anggaran biasa," sambungnya.
Kendati demikian, Scenaider mengaku masih menghitung kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini disebabkan, belanja pada awal tahun nanti tidak hanya akan ditutupi melalui utang, melainkan juga dari Sisa Anggaran Lebih (SAL).
"Saldo SAL belum bisa diperkirakan sekarang. Tapi nanti makin besar saldo SAL, makin sedikit penerbitan SBN untuk prefunding," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
