Revisi DNI, Pemerintah Persilakan Asing Kuasai Industri Ini

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan, pada putaran pertama revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dirilis akhir Januari 2016, akan dikeluarkan revisi DNI terhadap bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dia menyebutkan, beberapa subsektor ekonomi kreatif yang akan diluncurkan aturan DNI pada akhir Januari 2016 adalah film, distribusi, dan bioskop. Sementara bidang usaha pariwisata antara lain perhotelan, kawasan wisata, dan wisata perahu.

"Ada beberapa yang pengaturannya perlu kementerian terkait. Misalnya wisata bahari, bagaimana kapalnya. Itu kan terkait dengan perhubungan. Terkait dengan SDM, posisinya gimana," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Franky menuturkan, pada prinsipnya dua bidang usaha ini bisa terbuka mayoritas untuk asing. Bahkan, asing dapat masuk dalam dua bidang usaha tersebut hingga di atas 50%.

"Dua minggu lagi diharapkan, kan sekarang ada 16 bidang. Ditargetkan dua minggu sudah selesai 6-7 bidang. Di antaranya dua itu, karena itu yang sudah lebih dekat pembahasannya. Sudah mau final, terbuka di atas 50%," jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa DNI untuk putaran pertama akan siap dirilis dalam dua pekan ke depan.

Dia menerangkan, akan ada putaran-putaran berikutnya karena banyak komoditas yang harus ditinjau ulang peruntukkan asingnya.

Menurut Darmin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan untuk segera melakukan perbaikan dan perubahan terhadap DNI. Setidaknya, terdapat 754 komoditas yang ada di dalam DNI yang harus ditinjau satu per satu.

"Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI yang diharapkan dalam waktu dua minggu sudah mulai keluar satu putaran. Karena akan ada putaran berikutnya. Kalau Anda ingin tahu, ada beberapa komoditi totalnya 754. Jadi tidak bisa sekaligus semua selesai," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Baca Juga:

Revisi DNI, Mendag Lembong Buka Pintu Lebar Asing Masuk RI