Jokowi Tak Mau Terlalu Tergantung Tax Amnesty

Selasa, 29 Maret 2016 - 19:02 WIB
Jokowi Tak Mau Terlalu...
Jokowi Tak Mau Terlalu Tergantung Tax Amnesty
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah Indonesia tidak mau terlalu tergantung pada kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menyebutkan ada atau tidak ada tax amensty penerimaan dari sektor pajak harus dimaksimalkan.

"Ada atau tidaknya tax amnesty, kami sudah buat kalkulasi (pajak). Artinya, tidak ada ketergantungan dengan tax amnesty," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Seperti diketahui, target pajak yang harus digenjot pemerintah tahun ini dalam buku APBN 2016, tercatat Rp1.360 triliun. Angka ini diklaim cukup optimistis dan realistis.

"Kalau soal target penerimaan yang akan diturunkan, itu masih dalam proses kalkulasi untuk diubah atau tidaknya nanti di APBN-P 2016. Kami inginnya dengan angka yang sekarang, tetap optimis tapi realistis," kata Jokowi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Menurutnya, target pajak Rp1.360 triliun harus diupayakan dengan atau tanpa tax amnesty

"Artinya, kalau ada tax amnesty, akan ada tambahan penerimaan yang lumayan. Tapi, kalau tidak ada tax amnesty, kami sudah punya alternatif lain untuk memastikan target penerimaan itu tercapai. Tahun ini kan penegakan hukum. Kalau tax amnesty tidak dilakukan kami pastikan penegakan hukum itu jalan," tegasnya.

Bambang menyebutkan, dengan ada atau tanpa tax amnesty, angka Rp1.360 triliun masih bisa dicapai dengan upaya-upaya yang telah dimatangkan.

"Dengan atau tanpa tax amnesty kami upayakan target penerimaan itu tercapai karena kami ingin APBN sukses membiayai pembangunan," pungkasnya.

Baca juga:

Fitra Nilai Tax Amnesty Manjakan Mafia Pajak

Tax Amnesty Dinilai Bisa Menjadi Jebakan Batman

Tax Amnesty Dijegal, Menkeu Ancam Tindak Tegas Pengemplang Pajak
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dongkrak Penerimaan...
Dongkrak Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Diminta 'Eksplorasi' Data Pengampunan Pajak 2016
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara
Sri Mulyani: Kami Tidak...
Sri Mulyani: Kami Tidak Akan Berikan Lagi Program Pengampunan Pajak
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Berita Terkini
Japan-ASEAN Startup...
Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2026, Danamon Dukung Pertumbuhan Startup RI
7 menit yang lalu
Said Iqbal Berhasil...
Said Iqbal Berhasil Bertemu Purbaya: Sodorkan Draf Reformasi Pajak JHT, Buruh Batal Demo Besok
52 menit yang lalu
Maskapai Wajib Pakai...
Maskapai Wajib Pakai Avtur Campuran Minyak Nabati 1% Mulai 2027, Apa Efeknya ke Harga Tiket?
2 jam yang lalu
Fokus Tumbuh Berkelanjutan,...
Fokus Tumbuh Berkelanjutan, Pegadaian Perkuat Strategi Lewat Sales Town Hall 2026
2 jam yang lalu
Rebut Harta Karun Dinasti...
Rebut Harta Karun Dinasti Assad, Prancis Pulangkan Aset Rp1 Triliun ke Suriah!
3 jam yang lalu
Harga Emas Jatuh Rp14...
Harga Emas Jatuh Rp14 Ribu per Rabu 8 Juli 2026, Buyback Ambrol Rp21.000
4 jam yang lalu
Infografis
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved