Penghapusan Subsidi Solar Akan Dibahas di DPR
Jum'at, 01 April 2016 - 00:12 WIB
Penghapusan Subsidi Solar Akan Dibahas di DPR
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar Rp1.000 per liter tanpa harus menaikkan harga jual. Rencananya penghapusan subsidi solar akan dibahas bersama Komisi VII DPR RI dalam rapat Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
"Kalau ada ruang penggeseran subsidi solar sedang kita pertimbangkan. Subsidi solar Rp16 triliun besar sekali bisa kita gunakan untuk membangun Indonesia Timur," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, di sela-sela Rapat Koordinasi Kehumasan Lintas Kementerian, di Hotel Santika, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3/2016).
Menurutnya, rencana pemerintah menghapus subsidi solar masih akan dikaji lebih lanjut. Pemerintah harus melakukan pendataan yang benar-benar valid agar tepat sasaran.
"Nanti kita lihat apakah subsidi sebesar Rp1.000 untuk solar tepat sasaran. Jika tidak, akan ada usaha mengarahkan posisi subsidi ke sektor yang lebih produktif dan tepat sasaran," katanya.
Sudirman beranggapan bahwa saat ini pemerintah masih perlu mengevaluasi pola penyaluran subsidi, nilai subsidi, dan pelaksanaan subsidi solar. Setelah perubahan pola subsidi solar disortir dan dievaluasi kemudian akan dibahas dalam forum APBN-P 2016 di parlemen.
"Saat ini pemerintah belum mengambil posisi apapun terkait itu. Nanti akan dibahas dalam forum APBN. Tepat sasaran atau tidak akan ditentukan dalam mekanisme di APBN," jelasnya.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, penghapusan subsidi solar akan digeser ke sektor yang lebih produktif terutama untuk mengembangkan energi baru terbarukan, listrik di desa-desa kawasan Indonesia Timur yang belum tersentuh.
"Jika pencabutan subsidi bisa direalisasikan akan ada penambahan anggaran untuk program lain seperti digunakan untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, rencana pencabutan subsidi solar dapat diajukan dalam pembahasan APBN Perubahan 2016. "Karena sifatnya penganggaran dalam APBN usulan datang dari pemerintah terlebih dahulu,"ucapnya.
Satya mengatakan di tengah tren penurunan harga minyak dunia saat ini sebagai momentum tepat mencabut subsidi BBM jenis solar tanpa harus menaikan harga jual. "Apabila rencana dapat terwujud dana tambahan itu dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah yang lebih produktif dan bermanfaat," jelasnya.
Dalam APBN 2016, subsidi solar ditetapkan Rp16 triliun. Pemerintah memberikan subsidi solar Rp1.000 per liter sejak awal 2015 saat harga minyak dunia berada di kisaran USD60-USD70 per barel. Saat ini, harga minyak dunia rata-rata USD40 per barel.
"Kalau ada ruang penggeseran subsidi solar sedang kita pertimbangkan. Subsidi solar Rp16 triliun besar sekali bisa kita gunakan untuk membangun Indonesia Timur," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, di sela-sela Rapat Koordinasi Kehumasan Lintas Kementerian, di Hotel Santika, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3/2016).
Menurutnya, rencana pemerintah menghapus subsidi solar masih akan dikaji lebih lanjut. Pemerintah harus melakukan pendataan yang benar-benar valid agar tepat sasaran.
"Nanti kita lihat apakah subsidi sebesar Rp1.000 untuk solar tepat sasaran. Jika tidak, akan ada usaha mengarahkan posisi subsidi ke sektor yang lebih produktif dan tepat sasaran," katanya.
Sudirman beranggapan bahwa saat ini pemerintah masih perlu mengevaluasi pola penyaluran subsidi, nilai subsidi, dan pelaksanaan subsidi solar. Setelah perubahan pola subsidi solar disortir dan dievaluasi kemudian akan dibahas dalam forum APBN-P 2016 di parlemen.
"Saat ini pemerintah belum mengambil posisi apapun terkait itu. Nanti akan dibahas dalam forum APBN. Tepat sasaran atau tidak akan ditentukan dalam mekanisme di APBN," jelasnya.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, penghapusan subsidi solar akan digeser ke sektor yang lebih produktif terutama untuk mengembangkan energi baru terbarukan, listrik di desa-desa kawasan Indonesia Timur yang belum tersentuh.
"Jika pencabutan subsidi bisa direalisasikan akan ada penambahan anggaran untuk program lain seperti digunakan untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, rencana pencabutan subsidi solar dapat diajukan dalam pembahasan APBN Perubahan 2016. "Karena sifatnya penganggaran dalam APBN usulan datang dari pemerintah terlebih dahulu,"ucapnya.
Satya mengatakan di tengah tren penurunan harga minyak dunia saat ini sebagai momentum tepat mencabut subsidi BBM jenis solar tanpa harus menaikan harga jual. "Apabila rencana dapat terwujud dana tambahan itu dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah yang lebih produktif dan bermanfaat," jelasnya.
Dalam APBN 2016, subsidi solar ditetapkan Rp16 triliun. Pemerintah memberikan subsidi solar Rp1.000 per liter sejak awal 2015 saat harga minyak dunia berada di kisaran USD60-USD70 per barel. Saat ini, harga minyak dunia rata-rata USD40 per barel.
(dmd)
Lihat Juga :
