Kemenhub Butuh Rp100 Triliun Bangun 3.000 Km Jalur Kereta
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya membutuhkan uang setidaknya Rp100 triliun untuk membangun sekira 3.258 kilometer jalur kereta api di seluruh Indonesia.
Dengan dana sebesar itu, maka perkiraan jumlah uang yang harus dikeluarkan per kilometer jalur KA adalah USD2 juta.
Dana ini, kata Hermanto dibutuhkan Kemenhub setidaknya sampai tahun 2019 untuk pembangunan jalur KA trans Sumatera, Selatan Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
"Kami butuhnya itu sekira Rp100 triliun 3.258 km untuk seluruh Indonesia. Tapi kan kenyataannya memang uang negara terbatas ya. Tidak bisa semuanya dikucurkan untuk kami," ujarnya Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Saat ini, diakui Hermanto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terbatas apalagi untuk sektor-sektor yang tidak terlalu prioritas.
Hermanto juga mengatakan, dari target yang disebutkan di atas, realisasi yang telah dibangun di lapangan masih sangat minim karena keterbatasan tersebut.
"Untuk di luar Jawa saja baru 47 kilometer," kata dia.
(Baca: Jepang Kepincut Merevitalisasi KA Jalur Utara)
Jika dilihat dari sisi target, proyek ini termasuk besar dan membutuhkan sokongan dana dari mana-mana. Karena jika hanya mengandalkan dari APBN hal itu mustahil.
"Kalau dari APBN murni, kami enggak bisa berharap. Itu mustahil. Karena dana di APBN juga untuk proyek-proyek lain yang prioritas," sambung Hermanto.
Maka itu, pemerintah kemungkinan besar akan mencari sumber pendanaan lain untuk proyek itu, yaitu pinjaman ke China dan Jepang. Dimana untuk China adalah penawaran untuk proyek trans Sumatera dan Sulawesi. Adapun untuk Jepang penawaran revitalisasi jalur KA lintas utara Pulau Jawa.
Dengan dana sebesar itu, maka perkiraan jumlah uang yang harus dikeluarkan per kilometer jalur KA adalah USD2 juta.
Dana ini, kata Hermanto dibutuhkan Kemenhub setidaknya sampai tahun 2019 untuk pembangunan jalur KA trans Sumatera, Selatan Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
"Kami butuhnya itu sekira Rp100 triliun 3.258 km untuk seluruh Indonesia. Tapi kan kenyataannya memang uang negara terbatas ya. Tidak bisa semuanya dikucurkan untuk kami," ujarnya Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Saat ini, diakui Hermanto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terbatas apalagi untuk sektor-sektor yang tidak terlalu prioritas.
Hermanto juga mengatakan, dari target yang disebutkan di atas, realisasi yang telah dibangun di lapangan masih sangat minim karena keterbatasan tersebut.
"Untuk di luar Jawa saja baru 47 kilometer," kata dia.
(Baca: Jepang Kepincut Merevitalisasi KA Jalur Utara)
Jika dilihat dari sisi target, proyek ini termasuk besar dan membutuhkan sokongan dana dari mana-mana. Karena jika hanya mengandalkan dari APBN hal itu mustahil.
"Kalau dari APBN murni, kami enggak bisa berharap. Itu mustahil. Karena dana di APBN juga untuk proyek-proyek lain yang prioritas," sambung Hermanto.
Maka itu, pemerintah kemungkinan besar akan mencari sumber pendanaan lain untuk proyek itu, yaitu pinjaman ke China dan Jepang. Dimana untuk China adalah penawaran untuk proyek trans Sumatera dan Sulawesi. Adapun untuk Jepang penawaran revitalisasi jalur KA lintas utara Pulau Jawa.
(ven)