Pemerintah Akan Evaluasi Bagi Hasil Migas

JAKARTA - Pemerintah akan mengevaluasi bagi hasil minyak dan gas bumi guna mendorong pengembangan industri hulu migas di Natuna, Kepulauan Riau. Rencana itu seiring mandeknya sejumlah konsesi izin pertambangan di Natuna.

“Saat ini sedang di cari berbagai skenario percepatan pengembangan di Natuna termasuk mengurangi bagi hasil migas pemerintah. Kita menyadari situasi migas saat ini tidak terlalu menggembirakan. Tapi akan kita lakukan pendalaman bagaimana mempercepat pengembangan di Natuna,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya permasalahan konsesi izin pertambangan tidak hanya di Natuna saja akan tetapi permasalahan juga dialami semua kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) di sektor hulu migas, akibat merosotnya harga minyak dunia dalam dua tahun terakhir. Untuk menggairahkan industri hulu migas secara keseluruhan sangat diperlukan, termasuk mendorong pengembangan industri hulu migas di Natuna.

“Aturan sedang didalami dan ditata untuk menggairahkan sektor hulu migas. Kaitannya tidak hanya berlaku khusus di Natuna atau proyek-proyek tertentu akan tetapi bagi keseluruhan industri di hulu yang memang lagi tertekan,” tandasnya.

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, sebelumnya dalam rapat koordinasi tindak lanjut optimalisasi pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna, di Jakarta Rabu (13/7) mengatakan, bahwa pemerintah akan mengevaluasi mandeknya 15 izin konsesi pertambangan di Natuna. Evaluasi merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan potensi migas di Natuna guna menegaskan kedaulatan Indonesia.

Hal itu merupakan satu dari empat langkah pemerintah memperkuat integritas dan kedaulatan Indonesia di kawasan Natuna. Selain industri migas, pemerintah juga mendorong pengembangan industri perikanan, pariwisata, serta sistem pertahanan nasional di kawasan itu.

Disamping itu pihaknya juga akan mendorong investor baik dalam negeri maupun luar negeri berinvestasi di Natuna guna mewujudkan industri pendukungnya.

“Kami akan mengevaluasi yang betul-betul mandek hanya punya konsesi tapi tidak puna modal dan teknologi. Kami akan cabut izinnya kemudian buka tender kepada pemain-pemain usaha baru supaya industri migas di Natuna hidup,” tuturnya.