Sri Mulyani Jadi Menkeu, Fitra Nilai RI Akan Jorjoran Berutang
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkhawatirkan keberadaan Sri Mulyani Indrawati kembali ke Indonesia sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) akan membawa masalah baru, karena bisa menyebabkan kran utang dibuka besar-besaran.
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pihaknya membaca gelagat tersebut ketika dia beberapa kali mengadakan kunjungan ke Indonesia saat strategi sporadis tax amnesty dicetuskan.
"Kami menduga, beliau datang ke Indonesia dan membuat keputusan kembali jadi menkeu untuk membuka kran utang Indonesia ke luar negeri secara luas. Terlebih lagi saat dia tidak memasukkan asumsi tax amnesty dalam RAPBN 2017," kata dia di kantornya, Kamis (18/8/2016).
Fitra juga melihat kejanggalan dalam beberapa waktu setelah tax amnesty digulirkan dan dilaksanakan. Saat itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dianggap tidak cukup baik mengisi posisi menkeu, kemudian digantikan Sri Mulyani beberapa pekan setelah pemberlakuan tax amnesty dan pesimis terhadap tax amnesty.
"Kemudian dia menyebutkan kalau tax amnesty tidak menjadi prioritas kerja di Kemenkeu. Seperti diketahui, penerimaan minim, spending diturunkan, defisit tinggi, tax amnesty tidak menjadi prioritas, mau apalagi selain berutang? Kan untuk menutup defisit itu harus utang dan jual Surat Berharga Negara (SBN)," kata dia.
Sejauh ini, Fitra melihat Sri Mulyani nampaknya ingin Indonesia kembali berutang banyak kepada blok barat. Hal ini dikarenakan dia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif World Bank. Kekhawatiran akan berutang ke World Bank menjadi semakin besar.
"Kalau kita berutang, mau minta kucurkan kemana? Selama ini kita paling banyak utang ke World Bank. Kemungkinan itu pasti ada terlebih Sri Mulyani pernah bekerja di sana. Jadi kami melihat, arah dia membawa Indonesia untuk berutang kea blok barat itu sangat kental. Jadi bukan tanpa alasan Sri Mulyani ditaruh lagi ke Indonesia," pungkas Yenny.
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pihaknya membaca gelagat tersebut ketika dia beberapa kali mengadakan kunjungan ke Indonesia saat strategi sporadis tax amnesty dicetuskan.
"Kami menduga, beliau datang ke Indonesia dan membuat keputusan kembali jadi menkeu untuk membuka kran utang Indonesia ke luar negeri secara luas. Terlebih lagi saat dia tidak memasukkan asumsi tax amnesty dalam RAPBN 2017," kata dia di kantornya, Kamis (18/8/2016).
Fitra juga melihat kejanggalan dalam beberapa waktu setelah tax amnesty digulirkan dan dilaksanakan. Saat itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dianggap tidak cukup baik mengisi posisi menkeu, kemudian digantikan Sri Mulyani beberapa pekan setelah pemberlakuan tax amnesty dan pesimis terhadap tax amnesty.
"Kemudian dia menyebutkan kalau tax amnesty tidak menjadi prioritas kerja di Kemenkeu. Seperti diketahui, penerimaan minim, spending diturunkan, defisit tinggi, tax amnesty tidak menjadi prioritas, mau apalagi selain berutang? Kan untuk menutup defisit itu harus utang dan jual Surat Berharga Negara (SBN)," kata dia.
Sejauh ini, Fitra melihat Sri Mulyani nampaknya ingin Indonesia kembali berutang banyak kepada blok barat. Hal ini dikarenakan dia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif World Bank. Kekhawatiran akan berutang ke World Bank menjadi semakin besar.
"Kalau kita berutang, mau minta kucurkan kemana? Selama ini kita paling banyak utang ke World Bank. Kemungkinan itu pasti ada terlebih Sri Mulyani pernah bekerja di sana. Jadi kami melihat, arah dia membawa Indonesia untuk berutang kea blok barat itu sangat kental. Jadi bukan tanpa alasan Sri Mulyani ditaruh lagi ke Indonesia," pungkas Yenny.
(izz)