Luhut Takut Kelanjutan Reklamasi Pulau G Dipolitisasi
Senin, 19 September 2016 - 20:05 WIB
Luhut Takut Kelanjutan Reklamasi Pulau G Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta, keputusannya untuk kembali memperpanjang proyek reklamasi Pulau G Pantai Utara Teluk Jakarta untuk tidak dipolitisasi. Hal ini menanggapi adanya penolakan dari sejumlah pihak terkait keputusannya untuk memperpanjang proyek reklamasi di lepas pantai Jakarta tersebut.
(Baca Juga: Menteri Siti Belum Beri Lampu Hijau Kelanjutan Reklamasi Pulau G)
Dia menegaskan, keputusannya untuk memperpanjang reklamasi Pulau G telah diperhitungkan dengan matang. Mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan ini pun telah melihat seluruh parameter terkait proyek tersebut.
"Saya enggak mau komentar dulu deh, nanti dipolitisasi. Tolonglah jangan gitu. Saya tuh lihat semua parameternya aturan aja. Enggak mungkin saya terjang," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/9/2016).
(Baca Juga: Pertimbangan Luhut Lanjutkan Proyek Reklamasi Pulau G)
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk membela pihak manapun. Setiap keputusan yang diambilnya ditujukan untuk kepentingan negara.
"Saya bela negara aja. Ndak akan saya tutup tutupi. Untuk apa saya tutup? Enggak ada saham. Enggak ada family. Ngapain saya bela-belain," tandasnya.
Kantor Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang terletak di Gedung Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) hari ini terlihat lebih ramai dari biasanya. Puluhan pendemo terlihat melakukan unjuk rasa untuk menolak kegiatan reklamasi di Pulau G, lepas pantai Teluk Jakarta.
Para pendemo tersebut berasal dari 24 kampus di Jakarta, seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Politekik Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Yarsi, dan STIANI. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Walhi dan beberapa nelayan dari Teluk Jakarta juga turut dalam aksi tersebut.
Salah seorang pendemo yang melakukan orasi meminta mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan itu untuk mengurungkan keputusan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai sangat merusak lingkungan hidup di sekitar lokasi.
"Disana masih banyak ikan, Jakarta tidak ada ikan itu bohong. Itu hanya akal-akalan saja. Reklamasi itu artinya pembunuhan massal bagi nelayan. Tolong dihentikan," katanya di Gedung BPPT, Jakarta.
(Baca Juga: Menteri Siti Belum Beri Lampu Hijau Kelanjutan Reklamasi Pulau G)
Dia menegaskan, keputusannya untuk memperpanjang reklamasi Pulau G telah diperhitungkan dengan matang. Mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan ini pun telah melihat seluruh parameter terkait proyek tersebut.
"Saya enggak mau komentar dulu deh, nanti dipolitisasi. Tolonglah jangan gitu. Saya tuh lihat semua parameternya aturan aja. Enggak mungkin saya terjang," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/9/2016).
(Baca Juga: Pertimbangan Luhut Lanjutkan Proyek Reklamasi Pulau G)
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk membela pihak manapun. Setiap keputusan yang diambilnya ditujukan untuk kepentingan negara.
"Saya bela negara aja. Ndak akan saya tutup tutupi. Untuk apa saya tutup? Enggak ada saham. Enggak ada family. Ngapain saya bela-belain," tandasnya.
Kantor Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang terletak di Gedung Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) hari ini terlihat lebih ramai dari biasanya. Puluhan pendemo terlihat melakukan unjuk rasa untuk menolak kegiatan reklamasi di Pulau G, lepas pantai Teluk Jakarta.
Para pendemo tersebut berasal dari 24 kampus di Jakarta, seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Politekik Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Yarsi, dan STIANI. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Walhi dan beberapa nelayan dari Teluk Jakarta juga turut dalam aksi tersebut.
Salah seorang pendemo yang melakukan orasi meminta mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan itu untuk mengurungkan keputusan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai sangat merusak lingkungan hidup di sekitar lokasi.
"Disana masih banyak ikan, Jakarta tidak ada ikan itu bohong. Itu hanya akal-akalan saja. Reklamasi itu artinya pembunuhan massal bagi nelayan. Tolong dihentikan," katanya di Gedung BPPT, Jakarta.
(akr)
