KPK Dapat Bocoran dari Sri Mulyani Sebelum OTT Pejabat Pajak

Selasa, 22 November 2016 - 14:42 WIB
KPK Dapat Bocoran dari...
KPK Dapat Bocoran dari Sri Mulyani Sebelum OTT Pejabat Pajak
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa pihaknya selalu konsisten untuk melakukan pembersihan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tak terkecuali pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam juga merupakan andil dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

Dia mengatakan, I‎tjen Kemenkeu memberikan informasi kepada KPK mengenai pejabat tersebut dan kemudian KPK yang mendalaminya. Ini dinilainya sebagai bukti bahwa Kemenkeu berkomitmen melakukan pembersihan.

"‎Jangan lupa bahwa KPK melakukan ini bersama dengan Itjen kita. Jadi ini bukan sesuatu dari luar secara sendiri, tapi kami di dalam akan terus melakukan secara konsisten untuk menyampaikan kepada tax payer bahwa kami akan terus melakukan pembersihan kepada para pembayar pajak yang tidak membayar pajak. Itu konsisten dari kedua belah pihak," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

(Baca Juga: Respons Sri Mulyani terkait Pejabat Pajak Tertangkap KPK)

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menambahkan, Itjen Kemenkeu sejatinya selalu menerima informasi baik dari pihak ketiga maupun dari pantauan Itjen Kemenkeu sendiri mengenai berbagai potensi adanya penyelewengan yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Pihaknya pun selalu berkoordinasi dengan KPK dan aparat penegak hukum terkait hal tersebut.

"‎Informasi itu bisa dari sistem dan wisthle blower. Kemekeu melaporkan. Ada juga indikasi dari aparat penegak hukum. Teknik untuk memantau kinerja semua aparat penegak hukum dan Itjen sudah dilengkapi intelejen agar pelayanan publik tak terganggu masalah seperti itu," imbuh dia.

Terkait pejabat pajak berinisial HS yang terkena OTT KPK tadi malam, Hadiyanto mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah memantaunya sejak lama. Kemenkeu menelusuri apakah ada perbuatan yang melanggar hukum.

"‎Informasi sejak awal kita sudah punya. Kita kan punya sistem itu. Kita telusuri, kita memastikan ada perbuatan yang melanggar hukum. Sudah cukup lama," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Korupsi Ditjen Pajak,...
Korupsi Ditjen Pajak, Menkeu Bebas Tugaskan Pejabat Ditjen Pajak
Sri Mulyani Rombak Pejabat...
Sri Mulyani Rombak Pejabat Ditjen Pajak Buntut Kasus Rafael Alun
Pajak Digital Belum...
Pajak Digital Belum Disepakati G20, Sri Mulyani Ungkap Gara-gara AS
Ulang Tahun Ditjen Bea...
Ulang Tahun Ditjen Bea Cukai ke-74, Ini Pesan Sri Mulyani
Sri Mulyani Raup Rp616...
Sri Mulyani Raup Rp616 Miliar dari Pajak Digital
Kemenkeu Perluas 11...
Kemenkeu Perluas 11 Sektor Usaha Dapat Kemudahan Pajak
Berita Terkini
MNC Sekuritas Dukung...
MNC Sekuritas Dukung Literasi Pasar Modal melalui Seminar Nasional 'Lo Kheng Hong Investment Philosophy'
17 menit yang lalu
Bidik Pasar Renovasi...
Bidik Pasar Renovasi Rumah, SIG Perluas Jangkauan Beton Siap Pakai di Perkotaan
57 menit yang lalu
Iran Tutup Lagi Selat...
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, Harga Minyak Global Kembali Melonjak
1 jam yang lalu
Menkeu Purbaya di Nankai...
Menkeu Purbaya di Nankai University: Mesin Ekonomi Indonesia Melaju Kencang, Fiskal Sehat dan Tangguh
1 jam yang lalu
Selat Hormuz Kembali...
Selat Hormuz Kembali Dibuka, Kilang-kilang Asia Ogah Ikut Demam Minyak Teluk
3 jam yang lalu
Trump Klaim Kesepakatan...
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Selamatkan Dunia dari Bencana Ekonomi
12 jam yang lalu
Infografis
4 Kombes Pol Pecah Bintang...
4 Kombes Pol Pecah Bintang usai Dapat Promosi Jabatan dari Kapolri
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved